Mengobral Hukum Islam

Tulisan opini saya berjudul “Hukum Islam di Aceh” baru saja diterbitkan media lokal di Aceh. Opini saya menyorot tentang kepentingan politik dan agama berkenaan Hukum Jinayah. 

Jinayah merupakan bentuk dari verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah (Ma’luf,1945:88). Kata jinayah dalam istilah hukum adalah sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara` karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.

Saya merasa opini itu cukup menampar muka  para politisi yang mendewakan syariat Islam di Aceh untuk kepentingan partai politik. Sebelum saya menulis opini tersebut, saya sempat membaca laporan berita di situs  http://www.voaindonesia.com/ edisi, 31 Juli 2011 dengan judul “Islam Seiring dengan Demokrasi, Namun Sering Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik”. Saya merasa berita itu sangat menarik dan sangat mencerdaskan pembaca tentang kepentingan politik dibalik agama.

Dalam laporan itu ada mengutip pernyataan Dr. Laith Kubba – Direktur National Endowment for Democracy. Laith Kubba mengatakan, politisi menggunakan agama dan memobilisir opini publik untuk mengambil keuntungan secara politik dan finansial.

Sebenarnya berkenaan dengan isu syariat Islam bukanlah hal baru di Aceh. Nilai tawar syariat Islam bagi para politisi adalah amunisi ampuh merebut simpatik rakyat Aceh. Sejarah juga sudah pernah menorehkan tinda emas betapa ampuhnya isu syariat Islam membuat para politisi bertepuk dada menyakinkan para agamawan dan rakyat Aceh.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, presiden Soekarno pernah berjanji memberikan kewenangan Aceh untuk memberlakukan hukum Islam di Aceh yang tersohor dengan julukan Serambi Mekah. Ketika itu, presiden Soekarno meminta kepada Tgk. Daud Beureueh untuk membantu perang bersenjata antara Indonesia dengan Belanda. Tgk. Daud Beureueh akan meyanggupi permintaan Soekarno dengan dua syarat, yakni perang berlandaskan Fisabilillah, dan  Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam nantinya.

Soekarno pun menyanggupi dua syarat tersebut. Saat itu, Tgk. Daud Beureueh meminta perjanjian ditulis dalam secarik kertas sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada rakyat Aceh. Namun, Soekarno tidak menyanggupi permintaan hitam di atas putih dalam secarik kertas kepada Tgk. Daud Beureueh. Presiden Soekarno dengan menangis tersedu-sedu menyakinkan Tgk. Daud Beureueh tidak akan mengingkari janjinya kepada rakyat Aceh. Akhirnya selepas perang usai melawan Belanda, janji Soekarno tidak pernah diwujudkan di Aceh.

Tidak hanya itu, isu penerapan syariat Islam kembali mencuat dimasa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dus). Saat itu, Gus Dur berkomentar bahwa orang Aceh meminta Syariat Islam, bukan meminta kemerdekaan. Begitu juga pada masa kepemimpinan Megawati, menindak lanjuti Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi bidang agama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam kebijakan. Presiden Megawati mempertegas kembali dengan menandatangani lahirnya  Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang Undang tersebut mengatur tentang pembentukan Mahkamah Syari’ah di  Aceh.

Sepintas jalan menuju pintu hukum Islam yang disutradarai oleh para politisi ketika itu, sejenak membuat rakyat Aceh lupa dengan isu kemerdekaan dan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia tetap berlanjut di Aceh, kenyamanan masyarakat masih saja terusik.

Pada masa damai Aceh, dan lahirnya lahirnya Undang Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Pasal sebelas undang-undang ini menjelaskan bahwa masyarakat Aceh diberi keleluasan dalam berserikat dengan membentuk partai lokal Aceh.

Sejumlah partai nasional dan partai lokal pun memeriahkan pesta demokrasi di Aceh. Tidak bisa ditampik, masa kampanye partai politik berlomba-lomba menghembuskan isu syariat Islam untuk merebut hati rakyat Aceh. Mungkin saja para politisi telah belajar dari sejarah para pendahulunya betapa ampuhnya janji hukum syariat Islam membuat rakyat Aceh luluh hatinya untuk memberi dukungan secara moral dan material.

Partai politik sebagai mesin politik akan selalu ada kepentingan menyelimutinya untuk mencapai tujuan kekuasaan, termasuk dengan mengambing hitamkan hukum Islam. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara kepentingan partai politik dan agama.

Buktinya, sejak Qanun Jinayah bergulir keranah publik pada tanggal 15 September 2009 silam, saat DPR Aceh mengesahkan qanun jinayah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pengesahan qanun itu telah menghindupkan perdebatan tentang formalisasi syariat (hukum) di Aceh. Selain itu, antara legeslatif selaku pembuat Undang Undang, dan eksekutif sebagai pelaksananya masih berbeda pendapat.

Perbedaan pendapat antara legeslatif dan eksekutif cukup memberi isyarat bahwa pelaksanaa syariat Islam di Aceh sarat dengan kepentingan-kepentingan elit politik. Tidak hanya itu, penegakkan syariat Islam pun jauh dari perspektif keadilan. Ketika masyarakat biasa terjerat perkara Jinayah, sorotan hukum Islam ditimpakan kepada mereka. Namun, ketika para elit politik atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan terjerat perkara Jinayah, hukum Islam menjadi “kabur”.

Syariat Islam bukanlah nilai tawar para elit politik. Maka marilah kita sama-sama menentang para politisi mengobral Agama untuk kepentingan politik

Sumber foto di sini