Jufrizal

Namaku Jufrizal, di Cina jadi Fujia

2012-01-25T22:57:00.000-08:00

Situs berita www.serambinews.com, Minggu, 1 Januari 2012 19:21 WIB

PERTENGAHAN September 2011, pertama kali saya mengikuti ujian kemampuan dasar bahasa mandarin di Nanchang University, saya hanya bisa menghela nafas panjang seperti menghirup udara di ruang hampa. Hal serupa juga dirasakan oleh tiga teman saya dari Aceh waktu itu.

Sore itu, di ruangan kelas berkumpul mahasiswa internasional penerima beasiswa dari pemerintahan Cina sedang serius mengerjakan soal ujian kemampuan dasar bahasa mandarin. Saya hanya bisa tersenyum lebar melihat lembaran soal. Semua soal ditulis dengan menggunakan bahasa Hanzi (bahasa simbol), tak ada huruf abjad satupun di lembaran soal.

Hasil ujian ini menentukan kami untuk mengisi kelas-kelas belajar bahasa mandarin selama satu tahun di Nanchang University. Ada empat tingkatan kelas bahasa diperuntukkan bagi mahasiswa asing. Dari sekian banyak penerima beasiswa mahasiswa internasional, hanya dari Aceh sejak awal belum pernah mendapatkan pendidikan dasar bahasa mandarin. Dan akhirnya kami ditempatkan di kelas dasar.

Di kelas dasar, ada juga dari teman Semarang dan Makasar serta negara lainnya. Seorang teman dari Makasar mengatakan pada saya, pemerintahan daerahnya sangat merespons positif dengan keberadaan lembaga pendidikan bahasa mandarin. Di kampus mereka saja ada lembaga bahasa mandarin. Selain itu, ada sebagian sekolah-sekolah di Makasar ada mata pelajaran pendidikan bahasa mandarin.

Mendengar penjelasan dia, memberikan pemahaman dalam benak saya. Kalau dipikir-pikir, Aceh sangat tertinggal dalam dunia pendidikan. Mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi di Aceh.

Saya dan ke tiga teman saya pun lulus seleksi beasiswa dari pemerintahan Cina setelah mengikuti seleksi dari pemerintahan Cina dan berkat rekomendasi dari Pembantu Dekan IV Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, Abdul Rani Usman. Dia juga Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin-Aceh (BKPBM-Aceh).

Setelah tiba di Cina, saya baru tahu ternyata pemerintahan Cina sangat merespons dan memberikan apresiasi positif kepada lembaga pendidikan di luar negeri yang memiliki tujuan memperkenalkan budaya dan bahasa mandarin di negaranya.

Siang itu, Kamis 29 Desember 2011, saya baru saja mengikuti ujian semester kuliah bahasa mandarin. Pada ujian kali ini, saya tak mematung seperti patung duka cita saat ujian pertama kali penentuan kelas bahasa mandarin. Sebagian soal dalam huruf hanzi, sudah saya pahami, ya walaupun masih banyak kekurangan.

Pada suatu ketika ujian chinese character ada kejadian lucu terjadi di kelas. Saya lupa-lupa ingat bagaimana tulisan nama saya sendiri dengan huruf hanzi. Seketika itu saya bergegas maju ke depan mengambil kartu mahasiswa di dalam tas. Ya setiba di Cina semua mahasiswa internasional diharuskan memiliki nama Cina. Nama Cina saya adalah Fujia.

“Fujia, untuk apa kamu mengambil kartu mahasiswamu di dalam tas,” ujar Mrs. Wang. Dia adalah pengasuh mata kuliah chinese character, dan juga Pembimbing Akademik (PA) saya di Nanchang University.

“Laoshi, saya lupa bagaimana tulisan nama saya sendiri,” jawab saya polos.

Seketika, suasana serius mengerjakan soal ujian menjadi pecah dengan gelak tawa dari teman-teman saya di kelas siang itu. Maklum saja, tuk bisa menulis dan membaca dalam bahasa mandarin bagi pemula harus bisa mengingat 3.000 karakter huruf hanzi. Dan ini bukan perkara mudah, selain itu banyak aturan intonasi pengucapannya lagi.

Salah-salah intonasi pengucapan, bisa salah makna dari kata-kata yang kita ucapkan nantinya. Tapi saya yakin, sesulit apapun tantangan yang saya alami pasti ada hikmat dipenghujung nantinya.

Hikayat Punker

2012-01-25T22:41:00.001-08:00

“Aku bukan penjahat, aku Punker”. Sangat wajar rasanya kalimat pembuka opini saya tulis seperti itu. Mengingat maraknya pemberitaan media cetak dan online di Aceh maupun nasional tentang penangkapan dan pembubaran konser amal bertajuk “Aceh for Punk” di Taman Budaya, Banda Aceh (10/12). Para Punker digelandang ke Mapolresta Banda Aceh, sebelum akhirnya dikarantina di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar untuk menjalani “pembinaan”.

Foto-foto anak-anak Punk yang sedang dilakukan pembinaan moralnya di SPN Seulawah terpampang jelas di media. Sebagai alasan pembinaan, rambut gaya Mohawk indentitas para anak Punk dipotong oleh pihak kepolisian di muka umum, dan para Punker juga dimandikan di kolam secara berjamaah.

Melihat fenomena pembinaan moral anak bangsa seperti itu, menarik untuk dibicarakan. Saya yakin apapun alasan untuk dijadikan pembenaran tindakan pembinaan seperti itu akan mengundang perang opini dikalangan masyarakat. Terlepas dari pro-kontra, saya tak bermaksud membela anak-anak Punk bahkan menghujat aksi penangkapan yang dilakukan pihak penegak hukum (polisi). Saya hanya sekedar bersuara lewat tinta berkaitan fenomena pembinaan anak Punk dari sudut pandang interest (sisi kemanusian) semata.

Dilihat dari sejarah, akar kelahiran komunitas Punk dimulai di Inggris. Punk sendiri adalah gerakan anak muda yang dipelopori oleh kaum tertindas dari kelas pekerja, gerakan ini muncul dari ketidak puasan anak muda terhadap kehidupan bernegara. Pada tahun 1980-an gerakan Punk akhirnya juga merambah anak-anak muda di Amerika yang sedang mengalami masalah ekonomi dan keuangan. Masalah ini dipicu oleh kemerosatan moral para tokoh politik atau penguasa sehingga berimbas pada kehidupan ekonomi masyarakat Amerika ketika itu.

Punk juga bisa dikatakan sebagai ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik, namun Punk juga dapat berarti jenis musik atau gendre yang lahir di awal tahun 1970-an. Punker di Amerika mengkritisi para tokoh politik atau penguasa lewat lagu dan lirik yang sederhana namun kadang-kadang kasar dan sarat dengan kritik sosial. Cara seperti itulah para Punker Amerika melakukan pembinaan moral kepada politikus atau penguasa di negaranya.

Dewasa ini banyak orang mengira tingkah laku seperti potongan rambut Mohawk atau diwarnai dengan warna terang, memakai sepatu boots, rantai, jaket kulit, celana jeans dan baju lusuh, anti kemapaman, anti sosial, kaum perusuh, pemabuk, pelaku kriminal kelas rendahan, bahkan disebut sebagai penyakit sosial adalah layak disebut sebagai Punker. Menurut hemat saya ini adalah pandangan yang keliru, Punk sebenarnya dapat diartikan sebagai sebuah gerakan perlawanan anak muda yang berlandaskan dari keyakinan we can do it ourselves (kita dapat melakukannya sendiri), keyakinan ini menuntut anak Punk untuk belajar berusaha mandiri dan berusaha lebih dewasa saat menghadapi krisis ekonomi.

Berbicara dengan penyakit sosial dan kerusakan moral, sebenarnya penyakit ini buta dengan namanya suku, agama, dan antargolongan. Virus ini dapat merusak siapapun, termasuk penguasa, penegak hukum, pelaku pendidikan, dan bahkan kita sendiri juga tak akan mampu menjamin lepas dari wabah kerusakan moral ini.

Bukti kerusakan moral dapat melanda siapa saja sudah sering kita dengar dari pemberitaan di media-media. Adakah anda menonton atau membaca berita tentang para penguasa yang tamak (korup) di negeri ini? Saat penegak hukum menggadaikan keadilan untuk kepentingan pribadi, bahkan pemberitaan tentang kerusakan moral di dunia pendidikan, ketika seorang pendidik yang seharusnya menjadi panutan malah melakukan tindakan asusila. Itulah segelintir bukti wabah kerusakan moral dapat menghantui siapa saja.

Kembali ke fenomena “pembinaan” anak-anak Punk di SPN Seulawah, sungguh tak arif metode pembinaan ala militer disuguhkan untuk mereka. Ya, walaupun ada metode pendekatan spiritual dalam pembinaan moral anak-anak Punk itu.

Namun dikaji dari perspektif keadilan dan kemanusian tak sepatutnya anak-anak Punk sebagai kaum minoritas disuguhkan pembinaan moral seperti itu. Bukankah penyakit moral bisa melanda siapa saja? Pembinaan seperti itu malah akan melukai nilai-nilai kemanusian. Metode pembinaan ala militer untuk anak-anak Punk mengingatkan saya ketika Aceh masih dalam keadaan konflik. Malahan pembinaan tak terkontrol oleh lembaga sipil akan meninggalkan rasa trauma psikologis nantinya bagi anak-anak Punk.

Semestinya, jika anak-anak Punk terbukti melakukan tindakan pidana atau kriminal tak seharusnya mereka dicap secara kesuluran sebagai komunitas yang patut ditindak dan dihukum. Bukankah tindakan hukum itu dilihat dari pelakunya secara personalitas (individu). Lagi-lagi negeri kita berlaku tak adil terhadap kaum minoritas.

Mungkin ini cerita konyol dan lucu saat seorang dari kaum mayoritas yang memiliki kekuasaan dilanda permasalahan hukum. Mereka beramai-ramai melakukaan pembelaan dengan cerita-cerita dongeng terhadap kaumnya di media. Tapi saat dia benar-benar menjadi terdakwa di mata hukum, hanya kalimat penyejuk “itu oknum yang melakukannya” terlontar dari mulut kaum mayoritas dipemberitaan keesokannya.

Bisa saja kegiatan amal bertajuk “Aceh for Punk” sebagai protes nyata komunitas Punk terhadap kebijakan demokrasi yang tak memihak kepada masyarakat tertindas ekonominya. Mereka ingin memberikan bukti, bahwa mereka punya rasa sosial dan simpatik terhadap permasalahan anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Semestinya sindiran halus yang berakhir di “penjara pembinaan” dapat menyadarkan penguasa yang selalu mendewakan sistem demokrasi di negeri ini. Bukankah dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jika kita masih saja menutup mata dengan rasa keadilan, kemerosatan moral akan tetap melanda

Hikayat Inong Keude Kupi (Catatan untuk Azwardi)

2011-08-24T21:31:00.000-07:00

Serambi Indonesia, 30 April 2011

SANGAT tidak arif ketika saya membaca opini Azwardi (Serambi Indonesia, 27/04/211) dengan judul “Inong Bak Keude Kupi”. Azwardi beranggapan perangai kaum inong bak keude kupi telah mencederai spririt Kartini, seorang pahlawan perempuan yang diagung-agungkan di pulau Jawa.

Tak hanya itu, Azwardi melihat fenomena inong bak keude kupi hanya dari sudut negatifnya saja, dengan memberikan logika cerita sekelompok anak muda yang terdiri atas beberapa orang lelaki dan beberapa orang perempuan yang larut dengan suasana kebersamaan, dan menyandarkan dadanya di tepian meja serta merentangkan tangan ke bidang meja tanpa menghiraukan orang-orang sekelilingannya.

Dan sungguhlah tak arif dengan melihat fenomena itu, Azwardi memberikan kesimpulan bahwa kaum inong Aceh yang sering meluangkan waktu ke keude kupi (secara keseluruhan) telah lupa diri dengan nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat Aceh dan nilai-nilai keislaman, dan bahkan menebarkan aib bagi keluarga yang bersangkutan

Menurut hemat saya, pergeseran adat kebiasaan dan nilai keislaman tidak semata-mata karena pengaruh kultur budaya dari luar, apalagi dengan menyalahkan pegiat-pegiat Non-goverment Organization (NGO) asing, pergeseran ini terjadi dalam diri pribadi manusia itu sendiri, manusia telah dianugerahkan akal dan pikiran untuk bisa menentukan secara bijak pola pikirannya yang sesuai dengan adat kebiasaan dan nilai ajaran islam masyarakat Aceh.

Teman-teman perempuan saya berdiskusi panjang lebar tentang opini tersebut di jejaring sosial facebook, mereka merasa terzalimi membaca opini yang provokatif itu. Mereka berpendapat, melihat suatu fenomena harus menserasikan antara keadaan positif dan negatif. Apalagi ini berkaitan dengan spirit perempuan. Mungkin saudara Azwardi tidak pernah melihat atau bahkan menutup mata saat ada sekelompok lelaki dan perempuan yang menjadikan warung kopi itu sebagai sarana informatif yang sangat murah mengakses layanan internet untuk keperluan pendidikan. Tidak hanya itu, warung kopi di Aceh juga menyediakan ruangan khusus sebagai musalla, dan ini sebagai wujud kesadaran pemilik warung kopi menjaga adat istiadat dan nilai-nilai ajaran islam di Aceh. Hal ini jarang kita temukan di warung kopi atau cafe di luar Aceh.

Lebih mirisnya lagi saudara Azwardi mencibir inong keude kupi dengan ucapan, “nyan inong cot; inong peukanjai bansa; nyan hana lam kamuh inong Aceh”, entah dari mana sumber kebenarannya yang menyebutkan perempuan warung kopi adalah sosok perempuan yang menjatuhkan martabat suatu bangsa. Tak hanya itu, saudara Azwardi kembali menguatkan argumennya dengan termilogi adat Aceh, perempuan itu adalah purumoh (orang rumah) yang secara kontektual aktifitas perempuan dibatasi.

Pandangan Azwardi tentang perempuan sebagai “purumoh” sangat bertolak belakang dengan spirit Cut Nyak Dhien. Walaupun Cut Nyak Dhien berasal dari keluarga bangsawan yang taat beragama, dia menghabiskan masa hidupnya bergerilya ke hutan-hutan melawan penjajah Belanda. Beda halnya dengan Raden Adjeng Kartini, seorang perempuan dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa yang menghabiskan sisa hidupnya di kraton.

Sejarah juga mencatat, salah satu alasan Cut Nyak Ddien menerima lamaran Teuku Umar, lantaran Cut Nyak Dhien mempersilakannya untuk ikut serta bertempur di medan perang melawan Belanda ketika itu. ikut sertanya Cut Nyak Dhien selaku perempuan dalam pertempuran membuat moral semangat pejuang Aceh semakin mengalir. Dan lewat sejarah inilah telah membuktikan keberadaan kaum perempuan Aceh bukanlah sebagai “purumoh” yang ditafsirkan selama ini.

Kembali ke Inong keude Kupi yang disebut-sebut kaum yang melawan kodratnya sebagai perempuan. Terlalu taklib jika kita menuduhnya seperti itu. Menurut para teolog Islam kodrat definisikan secara umum berasal dari kata qâdir yakni, apabila berkehendak, akan berbuat sesuatu dan apabila berkehendak, akan meninggalkannya.

Kodrat merupakan salah satu sifat yang bisa kita temukan dalam diri kita sendiri pada tingkatan terbatas. Kita tidak menyadari pada dasarnya kodrat itu muncul dari naluri manusia itu sendiri. Apa saja naluri itu? naluri itu sama hal yang telah dicontohkan oleh saudara Azwardi ketika ada inong keude kupi yang menjejerkan bahunya, nimbrung, mejeng, kongkow, ketawa-ketawa, dan ngakak. Dan apakah naluri ini tidak dimiliki oleh agam keude kupi? Tak sewajarnya jika kita cuma menyalahkan inong keude kupi saja, bukankah inong dan agam keude kopi sama-sama dianugerah naluri manusia oleh Allah SWT. Lihatlah kekurangan dan kelebihan seseorang itu sebagai pengalaman hidup, dan tidak ada makluk yang sempurna di dunia ini diciptakan oleh Allah dengan kodrat-Nya.

Jalur Independen

2011-08-24T21:28:00.000-07:00

Aceh Feature, 3 Januari 2011

Mahkamah Konstitusi menetapkan calon independen berhak ikut serta dalam Pilkada Aceh tahun ini, mengakhiri debat dan aksi pro-kontra di kalangan politisi dan partai-partai di Aceh.

KURSI-kursi masih kosong di ruangan itu. Di atas meja berserak koran-koran. Safaruddin, pengurus Partai Suara Independen Rakyat Aceh atau Partai SIRA, menyambut tamunya. Sikapnya jauh dari kesan kaku. Kadangkala dia melontarkan gurauan. Pakaiannya pun bergaya santai. Dia mengenakan setelan kemeja putih bergaris merah dan celana jins. Ada bekas cukuran di dagunya, yang kalau rambut di daerah itu dibiarkan tumbuh bisa membuatnya brewok dan lebih angker.

Dulu Safaruddin aktivis mahasiswa dan ikut organisasi mahasiswa yang juga bernama SIRA, dengan kepanjangan berbeda: Sentral Informasi Referendum Aceh. Kesepakatan pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada Agustus 2005 di Helsinki telah melahirkan Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 tentang pembentukan partai lokal dan membuat SIRA menjelma partai politik pada pertengahan Desember 2007 lalu. Safaruddin pun berubah predikatnya, dari aktivis mahasiswa ke politikus partai. Selain itu, dia juga seorang pengacara.

Namun, ada pasal dalam UUPA yang membuat orang-orang politik dan memahami hukum seperti Safaruddin khawatir dan protes.

“Ini terkait dengan pasal 256,” katanya.

Pasal tersebut menyatakan bahwa calon perorangan atau independen hanya berlaku sekali saja sejak UUPA ditetapkan. Padahal Safaruddin ingin agar calon independen dibolehkan ikut pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Aceh pada 2011.

Dia lantas ikut serta dalam sidang pengajuan judicial review atau tinjauan pengadilan tentang jalur independen atau perorangan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

“Karena negara menjamin hak warga negaranya secara konstitusional, dan UUPA pasal 256 merugikan hak konstitusional dan juga bertentangan dengan UUD 1945,” ujarnya, merujuk pada undang-undang yang lebih tinggi.

Lagipula dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah tercantum tentang jalur independen atau perorangan ini.

“Tapi sekarang ada sebagian orang menolak jalur independen untuk Pilkada 2011 mendatang. Jadi kita menuntut keadilan agar jalur independen ini dapat terwujud kembali,” ujar Safaruddin.

Pada Pilkada 11 Desember 2006 silam, Komisi Independen Pemilihan-Aceh atau disingkat KIP Aceh menetapkan delapan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh. Pasangan ini ada yang berasal dari partai politik dan gabungan partai politik, dan juga dari jalur independen.

Ada lima pasangan calon dari partai atau gabungan partai politik: Iskandar Hoesin-Muhammad Saleh Manaf (Partai Bulan Bintang), Tamlicha Ali-Harmen Nuriqmar (Partai Bulan Reformasi- Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia-Partai Kebangkitan Bangsa), Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria (Partai Golkar-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), Humam Hamid-Hasbi Abdullah (Partai Persatuan Pembangunan), dan Azwar Abubakar-Nasir Djamil (Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera).

Tiga pasangan dari jalur independen, masing-masing Djali Yusuf-Syauqas Ramatillah, Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar dan Ghazali Abbas Adnan- Salahuddin Alfata.

Bersama Muhammad Nazar pasangannya, Irwandi Yusuf berhasil mengalahkan tujuh pasang kandidat lain. Mereka pun jadi duet gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2006-2011.

Pasangan ini memperoleh suara sebanyak 768.745 atau 38,20 persen dari semua suara sah yang berjumlah 2.012.370. Menurut aturan KIP, pasangan yang memperoleh suara 25 persen atau lebih dari jumlah suara sah dapat ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Walaupun Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar mencalonkan diri lewat jalur independen, tapi mereka didukung GAM dan SIRA sampai akhirnya kedua organisasi itu menjelma sebagai partai-partai politik lokal yang berbeda. Orang-orang GAM kemudian membentuk Partai Aceh atau sering disingkat PA. Aktivis SIRA mendirikan Partai SIRA.

DI sudut Simpang Ulee Kareng, Banda Aceh ada kedai kopi Solong yang ramai. Banyak orang berbincang-bincang sambil makan dan minum di situ. Suasana gaduh dan gelak tawa sesekali terdengar.

Saya menunggu kedatangan Rahmat Djailani. Tak berapa lama dia muncul.
Rahmat mengenakan jaket katun dan celana jins, bertubuh agak gemuk. Rambutnya bergaya prajurit. Suaranya keras, yang sangat cocok untuk menyaingi kegaduhan dalam kedai ini. Sesekali telepon selulernya berbunyi.

Rahmat adalah salah satu pengurus Partai Rakyat Aceh atau PRA. Partai ini didirikan sejumlah aktivis Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh pada 2 Maret 2006. Front tersebut merupakan pengembangan dari Solidaritas Mahasiswa untuk Aceh atau SMUR, organisasi mahasiswa prodemokrasi di Aceh masa konflik.

Dia juga sekretaris Kaukus Partai Politik untuk Demokrasi. Organisasi ini terdiri dari partai-partai politik yang mendukung terwujudnya jalur independen di Aceh. Ada 14 partai politik yang bergabung, yang terdiri dari lima partai lokal (PRA, SIRA, Partai Daulat Aceh, Partai Bersatu Aceh dan Partai Aceh Aman Sejahtera) dan sembilan partai nasional (Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Golkar dan Partai Demokrat).

“Jika jalur independen tidak diperbolehkan di Aceh, itu bentuk diskriminasi baru untuk demokrasi Aceh. Secara politik ada pihak yang tidak setuju dengan jalur independen,” ujar Rahmat.

Pihak manakah yang tidak setuju?

Menurut Rahmat, pihak yang tidak menghendaki kembalinya jalur independen adalah kalangan Partai Aceh atau PA, partai yang dibentuk para mantan GAM. PA bahkan menyampaikan keberatannya secara terbuka lewat media-media lokal di Aceh.

Menurut Ahmad Farhan Hamid, kemungkinan besar jalur independen akan disetujui Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak untuk Pilkada 2011. “Mungkin untuk Pilkada lima tahun mendatang,” katanya. Farhan adalah wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia. Dia menyatakan hal ini ketika kami bertemu di satu seminar belum lama ini.

Kalau pendapat Farhan ketika itu bernada lebih optimistis, Tengku Adnan Beuransyah justru berteguh pada apa yang ditetapkan dalam pasal 256 UUPA. Adnan adalah juru bicara PA dan Ketua Komisi A bidang pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

PA merupakan partai pemenang pemilihan umum legislatif pada 9 April 2009 silam, yang mengalahkan partai-partai nasional dan lima partai politik lokal lain. Tidak hanya itu. Partai-partai lokal lain bahkan tak bisa lagi ikut serta dalam pemilihan umum selanjutnya di Aceh akibat perolehan suara mereka yang berada di bawah lima persen.

Jalur independen atau perorangan sesungguhnya menjadi cara yang demokratis untuk melibatkan calon-calon yang tak berasal dari partai atau yang partainya gagal memenuhi kuota suara tadi. Agar demokrasi tetap berlangsung.

Tapi ada juga yang khawatir menyaksikan keterlibatan partai-partai nasional yang sudah lebih berpengalaman dalam politik dan agenda-agendanya ini dan minimnya pengalaman partai-partai lokal. Jangan-jangan aspirasi rakyat Aceh akan makin sayup dalam riuh kepentingan-kepentingan lain.

Menurut Adnan, soal jalur independen harus merujuk pada UUPA, yang menyebutkan kesempatan itu cuma diberikan sekali saja dalam Pilkada Aceh. Lagipula, menurut dia, belum ada partai lokal di Aceh waktu Pilkada 2006. Adnan menganggap aturan tersebut sudah sesuai dengan Perjanjian Helsinki, perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan GAM. Padahal dalam poin 1.2.2 Perjanjian Helsinki justru tertera ketentuan tentang calon independen: “Rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.”

Namun, seluruh pendapat pro dan kontra tersebut berakhir pada minggu lalu, 30 Desember 2010. Mahkamah Konstitusi di Jakarta mengabulkan permohonan para pendukung jalur independen untuk Pilkada 2011 di Aceh.

Menurut penjelasan Mahkamah Konstitusi, tindakan menentang calon independen bertentang dengan UUD 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga sesuai dengan keputusan lembaga ini pada 2007 yang mengakui dan membolehkan calon perorangan atau independen ikut berlaga dalam Pilkada. Ketentuan ini juga berlaku tak hanya untuk Aceh, tapi provinsi lain di Indonesia.

Soeharto dan Aceh

2011-08-24T21:23:00.000-07:00

Aceh Feature, 20 September 2010

Koran berserakan di meja. Saya baru saja membaca laporan tentang mendiang presiden Soeharto masuk daftar sepuluh tokoh nasional yang diajukan Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa.

Kesepuluh tokoh tersebut adalah mantan gubernur Jakarta, Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, mantan presiden  Soeharto dari Jawa Tengah, mantan presiden Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur, Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johannes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.

Situs resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa gelar pahlawan nasional adalahgelar yang diberikan pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

Masuknya usulan nama Soeharto sebagai satu dari 10 calon pahlawan nasional menuai kontroversi di masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan orang Aceh.

JUMPA pers yang diorganisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (Kontras Aceh) berlangsung di satu kedai kopi Banda Aceh pagi itu.  Komponen Masyarakat Sipil Aceh (KMSA) yang terdiri dari 82 organisasi akan melangsungkan tanya jawab dengan wartawan di sini.  KMSA meliputi lembaga sosial masyarakat, organisasi mahasiswa, partai politik dan media.

Tema acara kali ini, "Untuk Keadilan, Tolak Soeharto sebagai Pahlawan". Moderator acara adalah Hendra Fadli, koordinator Kontras Aceh.

Dari kejauhan saya melihat Ghazali Abbas. Dia mantan anggota parlemen Jakarta dan mantan anggota Dewan Pencari Fakta (DPF) Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh.

Dia juga pendiri Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS), salah satu partai lokal Aceh.

PAAS dan partai lokal lain yang ada di Aceh lahir sebagai salah satu poin kesepakatan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Perjanjian Helsinki.

"Jumpa pers akan kita mulai, para undangan silakan masuk dalam ruangan," ujar Hendra.

Kursi telah diatur rapi. Ruangan mulai sesak. Beberapa orang tampak mengenakan topeng wajah Soeharto.

Hendra memberi Gazali Abbas kesempatan pertama untuk bicara, yang lantas mengenang kembali perannya saat jadi anggota DPF-DOM Aceh.

"Setelah mendengar laporan langsung dari masyarakat Aceh dan melakukan investigasi ke lapangan, ditemukan kasus pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Dari investigasi itu kita paripurnakan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan hasil rapat paripurna kita mendesak pemerintah untuk mencabut status Aceh dari DOM," cerita Ghazali, menggebu-gebu.

Saat melakukan kunjungan itulah Ghazali menganggap ada usaha pembantaian etnis sejak pemberlakuan DOM, dan presiden Soeharto bertanggung jawab atas tragedi kemanusian ini. Selain itu, Ibrahim Hasan, gubernur Aceh di masa tersebut, ikut pula bertanggung jawab.

Setelah Gazali, giliran Azriana memberi pendapatnya tentang Soeharto. Azriana adalah Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK). Dia berkaca minus, bicaranya teratur dan jelas.

RPUK berdiri pada 2 Juni 1999 dengan tujuan membela hak perempuan dan anak-anak di pengungsian dan pasca pengungsian.

Pada 1999, di Aceh marak dengan aksi pengungsian akibat konflik bersenjata Tentara Nasional Indonenesia (TNI) dan GAM. Warga desa mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman, seperti masjid dan sekolah.

Menurut Azriana, gerakan perempuan dibendung saat pemerintahan presiden Soeharto. Perempuan dikebiri dalam ranah-ranah publik dan politik melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

"Selama 32 tahun perempuan adalah sosok di belakang suaminya,"ujarnya.

Azriana menganggap  semasa pemerintahan Soeharto, politikus perempuan secara sistematis "dihilangkan". Itulah yang membuat orang kelak beranggapan bahwa perempuan tidak punya kualitas dalam berpolitik.

"Sedikitnya 102 orang perempuan menjadi korban pemerkosaan tentara di masa DOM. Dan hanya satu kasus pemerkosaan saja yang disidangkan, selebihnya dibiarkan mengambang tanpa kejelasan. Jadi bagi gerakan perempuan, tidak ada tanda jasa untuk Soeharto," tegas Azriana.

Reza Idria dari Komunitas Tikar Pandan menyambung pernyataan Azriana. Komunitas Tikar Pandan merupakan perkumpulan masyarakat sipil yang menjadi pusat kajian dan pemberdayaan rakyat dalam bidang kebudayaan untuk mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial di Aceh.

"Pada masa Orba (Orde Baru), pemerintah pusat membentuk lembaga kesenian daerah sebagai alat suara politik pemerintah ketika itu. Kehidupan seniman dijadikan masyarakat yang marjinal. Pemutusan hak informasi dan melarang penerbitan buku-buku sejarah sebagai upaya mengaburkan fakta sejarah, ini adalah pembodohan secara sistematis," kata Reza.

Lagu-lagu tradisional Aceh yang dinyanyikan kelompok musik Nyawoeng, misalnya dilarang beredar di pasaran. Lagu-lagu itu dituduh mengajak orang Aceh melawan pemerintah. Sejak DOM berlaku, lagu-lagu dan seni tradisional Aceh tidak berkembang. Penyebabnya tak lain dari represi militer.

"Selanjutnya Rahmat Djailani dari PRA yang menyampaikan pandangannya," pinta Hendra

PRA singkatan dari Partai Rakyat Aceh. PRA didirikan  sejumlah aktivis Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh pada 2 Maret 2006. Front itu adalah pengembangan dari Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat atau SMUR, organisasi mahasiswa pro demokrasi di Aceh.

SMUR berafiliasi dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND, organisasi semilegal Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Partai ini dinyatakan resmi sebagai partai terlarang di masa Soeharto. Anggota dan pengurusnya yang terdiri dari anak-anak muda berusia 20-an ditangkap dan dipenjarakan. Mereka baru dibebaskan di masa pemerintahan presiden Habibie.

Rahmad Jailani bertubuh agak gemuk. Rambutnya cepak. Nada bicaranya keras

"Partai politik yang berkuasa waktu itu hanya boleh satu partai. Bagi kami hal ini bertentangan dan melanggar dengan falsafah dan ideologi Pancasila, yang mengajarkan tata cara berpolitik dan menjunjung tinggi HAM," ujar Rahmad.

Menurut Rahmad,  jika pemerintah Indonesia menganugerahi Soeharto gelar pahlawan nasional,  artinya pemerintahan sekarang berkhianat pada Pancasila.

Orde Baru melakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Ada tiga partai politik resmi yang ditetapkan negara di masa Soeharto: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokarasi Indonesia, dan partai pemerintah, Golongan Karya.

Mukhtaruddin memperoleh giliran bicara sesudah Rahmad. Dia ketua umum Aliansi Jurnalis  Independen (AJI) kota Banda Aceh. Mukhtaruddin terlambat datang, sehingga kursinya terletak di belakang. Dia segera melangkah ke depan.

"Waktu itu hanya satu organisasi pers diizinkan berdiri yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dan ruang gerak kebebasan pers dipersempit dengan mengesahkan Undang Undang Pers Nomor 11 Tahun 1966," katanya.

Berdasarkan undang-undang itu, organisasi pers ialah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang disahkan pemerintah.

"Ketika Undang Undang itu berlaku di Indonesia, semua wartawan mesti terlebih dahulu terdaftar sebagaiPWI," kata Mukhtaruddin.

PWI berdiri pada 1946. Semula PWI dimaksudkan sebagai wadah bagi para wartawan pejuang yang demokratis, tapi dalam perkembangannya PWI telah dijadikan "kuda tunggangan" politik kekuasaan Orde Baru.

Sebagian pembicara usai menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana pemberian gelar pahlawan pada Soeharto dengan mengungkap perbuatan-perbuatan sang almarhum di masa hidupnya. Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa. Dia meninggal dunia dua tahun lalu.

Moderator pun membuka sesi tanya-jawab sesudah Mukhtaruddin menyampaikan pendapatnya.

Namun, Nurdin Hasan dari Serambi Indonesia malah mempertanyakan keakuratan data tentang korban rakyat sipil ketika pemberlakuan DOM yang dimiliki KMSA.

Hendra Fadli bereaksi. Dia menyatakan bahwa titik berat masalah DOM bukan sekadar jumlah, melainkan unsur kejahatan sistematis dan meluas. Kejahatan di masa DOM itu masuk dalam ranah kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

Pemerintah Orde Baru memberlakukan DOM di Aceh untuk menghentikan perlawanan GAM.

Gerakan menentang Jakarta dimulai ketika Hasan Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 1976, yang kelak dijuluki Gerakan Aceh Merdeka atau GAM oleh Soeharto.

Tiro  ingin Aceh menjadi negara berdaulat. Dalam pandangan Tiro, konflik ini dipicu oleh tindakan penjajah kolonial Belanda mengambil kedaulatan dari kerajaan Aceh pada 1873. Ketika Belanda angkat kaki dari Indonesia, Belanda tidak ikut mengembalikan kedaulatan kerajaan Aceh, melainkan menyerahkannya kepada kolonialis Jawa di tahun 1949.

Dengan alasan menumpas perlawanan bersenjata GAM yang kemudian dijuluki lagi sebagai Gerombolan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT), Soeharto menerapkan DOM dengan sandi “Operasi Jaring Merah” atas permintaan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pada 1989.

Pada 31 Agustus 1998, Habibie, presiden setelah Soeharto, mencabut status DOM. Dia memerintahkan Panglima TNI Jenderal Wiranto  untuk menarik seluruh pasukan non-organik dari Aceh. Di masa pemerintahan Habibie pula, di bawah tekanan dunia internasional, Timor Leste menyelenggarakan referendum dan memperoleh kemerdekaannya.

Sebuah temuan investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di tahun 1998 memperkirakan 3000 perempuan menjadi janda dan 15.000 sampai 20.000 anak-anak Aceh menjadi yatim piatu.

Berdasarkan verfikasi KMSA, dalam kurun waktu sepuluh tahun saja tercatat 871 orang meninggal karena tindak kekerasan, 387 orang hilang kemudian ditemukan meninggal, 550 orang hilang, 368 korban penganiayaan, 120 korban dibakar rumahnya, serta 102 perempuan korban perkosaan. Ini belum termasuk kasus yang tak tercatat.

Pemerintah Indonesia dan GAM bersepakat damai di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.

Dalam butir 2.2.2 Perjanjian Helsinki tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa sebuah pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh dan  butir 2.2.3 juga menegaskan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Namun, butir mengenai HAM dalam Perjanjian ini hanya sebatas teks saja.  KKR tidak pernah terbentuk, sedang statusnya yang bersifat nasional malah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Usai menjawab pertanyaan Nurdin, Hendra menyilakan Tengku  Faisal Ali bersuara.  Faisal ketua Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Aceh.  NU adalah organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia dan di dunia, berdiri pada 31 Januari 1926.

Tapi pagi itu  Faizal Ali tidak datang dengan membawa nama NU. Dia mengatasnamakan Pimpinan Pesantren Mahyal Ulum Al-'Aziziyah, pesantren tradisional yang berada di Sibreh, Aceh Besar.

Nada bicaranya santun. Dia membuka pembicaraan dengan saran, "Yang sangat pantas untuk almarhum Soeharto adalah kita mendoakan agar dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah, itu yang sangat pantas bagi almarhum."

"Tapi, berkenaan dengan gelar pahlawan. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Masih banyak orang yang pantas didahulukan dari beliau. Soeharto belum saatnya mendapatkan gelar itu," kata Faizal.

Selesai Faizal bicara,  giliran Hospinovizal Sabri dari Lembaga Bantuan Hukum-Banda Aceh berkomentar.

Hospinovizal menyebutkan bahwa pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto akan berkontradiksi dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2009 Pasal 2 yang pemberiannya berasaskan kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, keteladanan, kehati-hatian, keobjektifan, keterbukaan, kesetaraan, dan timbal balik.

"Sampai saat ini, dengan status hukum mantan presiden Soeharto yang tidak jelas karena tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM, dan ini menjadi rasa ketidakadilan bagi korban HAM," katanya.

Askhalani dari Gerakan Anti Korupsi atau GERAK menyambung Hospinovizal. Menurutnya, Soeharto adalah pemimpin terkorup di dunia.

"Tak sewajarnya dia mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah.  Pengusutan kasus korupsi Soeharto terlampir dalam Tap MPR nomor 11 Tahun 1998, yang dalam salah satu pasalnya mengamanatkan penuntasan proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto," tuturnya.

Setelah para pembicara usai menyatakan pandangan mereka, moderator membuka sesi bertanya kembali. Seorang perempuan langsung mengajukan pertanyaan yang sebenarnya lebih mirip pernyataan.

"Seharusnya kejahatan HAM yang dilakukan Soeharto diajukan ke mahkamah internasional. Dia adalah penjahat perang, sama halnya dengan mantan presiden Slobodan Milosevic. Dia sama sekali tak pantas jadi pahlawan," ujar Maryati. Dia perwakilan dari Forum Akademisi Aceh.

Slobodan Milosevic adalah mantan pemimpin Serbia-Bosnia. Dia dianggap paling bertanggung jawab terhadap  pembantaian atau  atau genosida di Bosnia dan Kroasia. Kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya telah menyeret Milosevic ke meja hijau Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda. Pada 11 Maret 2006, ia meninggal di sel tahanannya.

Reaksi pro dan kontra pun mulai muncul. Seorang di kursi belakang menyatakan bahwa orang juga tak boleh menutup mata atas keberhasilan pembangunan yang dilakukan Soeharto.

"Di masa kepemimpinannya, Indonesia dijuluki "macan Asia".  Bagaimana menurut pandang anda dengan hal itu?" tanya orang tersebut.

Soeharto juga pernah dianugerahi United Nations Population Award, penghargaan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang kependudukan melalui program Keluarga Berencana.

Penghargaan itu disampaikan langsung dalam sebuah upacara di Markas Besar PBB di New York, bertepatan dengan ulang tahun Soeharto yang ke-68 pada 8 Juni 1989.

Reza Idria dari Komunitas Tikar Pandan menanggapi pertanyaan itu.

Menurut Reza, gelar bapak pembangunan yang diperoleh Soeharto dulu dan julukan Indonesia sebagai macannya asia  tidak lepas dari pengaruh kekuasaan Soeharto juga. Di masa pemerintahannya, media dikuasai penuh oleh negara dan negara menggunakan media sebagai corong kekuasaannya.

"Cukup gelar istilah bapak pembangunan saja untuk Soeharto, tidak harus pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional," tukas Azriana.***

Big Debates in Small Screen

2009-10-19T22:36:00.000-07:00

Aceh Feature, 17 Oktober 2009

It was dark, 19:00 local time. Yusmar Yunus is all eyes and ears – all aims to the television set in front of him. He is watching the debates of the candidates for the 2009-2014 President of Indonesia in one of the national television stations, Trans TV.

A number of men join Yusmar in his room on that June 16th 2009 evening. They all sit on the floor.

Yusmar is a former combatant of Free Aceh Movement. He is a small yet well-built man with well-trained biceps. He used them to carry his weapons against the Government of Indonesia in 1997. He is 32 years old.

”Ka dimulai beuh acara debat, soe meunang marit takalon jinoe (the debate begins, let us see who win this battle of the words)” Yusmar says.

”Fery, deungo jeeh Mega-Pro, calon Presiden kah (Feri, listen to the Mega-Pro, your favorite candidate),” Yusmar exclaims to his fellow.

”Lon netral, pegawe hanjeut meupolitek (I remain neutral, no politics for government officials),” Fery replies.

Fery Kusmawadi works for the Office of Farming of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. His smile implies that he enjoys the debate. Sometime he jokingly comments on his favorite candidate.

“Soe kadukung kah (So who do you support)?” Yusmar interrogates.

“Netral hai, dalam undang-undang kamoe kalheuh diatoe haroeh netral (My neutral stance is prescribed by law),” Fery says, diplomatically.

State Employment Law No 43/1999 explicitly stipulates that government officials must be politically neutral. Article 3 of the law dictates that officials have to remain neutral from any political affiliations and to exercise non discrimination in providing their public service.

Article 43 and 44 of Presidential Election Law no 42/2008 also states the dos and don’ts for the government officials during the election. Article 43 stipulates that any officials - state, structural or functional - , head of the village and others must not take any decision and/or action advantaging or disadvantaging any candidate. Article 44 point 1 prohibits government officials to take any action inclined to support any candidate before, during and after the campaign. Point 2 of the same article lists down the prohibited actions such as to be involved in meetings, to give approval, endorsement, promotion and to distribute any campaign merchandise.

Those violating the law will face six to thirty six months of prison time, and/or pay Rp 6 to 36 million sanction fee.

“No comment or applause please, you have to wait after these candidates deliver their visions and missions,” Yusmar says to me, as if he were the moderator of the debate.

“Teuman soe neudukong (Who do you support)?” I ask.

“Faster, better,” he firmly replies.

Yusmar continues to watch the television.

“Jeeh hai...seunyum sabee Pak Jusuf Kalla (Keep smiling, Jusuf Kalla),” he says.

“Beutoi... beutoi (Hear, hear),” Akmal Sulaiman comments. He also watches the debate. Akmal is a student.

The room becomes more and more crowded. The rising room temperature starts to bother them. Yusmar wears a worn T-shirt. The fan spins.

The debate is moderated by Anies Baswedan. He is the rector of Paramadina University. Helmi Yahya is the MC.

Three candidates debates is on “Good and Clean Governance and Enforcing the Supremacy of Law and Human Rights.”

Each candidate is scheduled to answer questions in two minutes and have other candidates respond to it.

The first candidate is Megawati Soekarnoputri. She wears the official color of her party, red. She is the president candidate from Indonesian Democratic Party of Struggle (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P).

PDI-P was the winning party in the last 2004 Election. In the 2009 Election however, it only secures 14.03 per cent of votes nationwide. With two other parties, the Great Indonesia Movement Party (Partai Gerakan Indonesia Raya/Gerindra) and Labor Party (Partai Buruh), PDI-P forms a coalition.

All together, this coalition secures 18.74 per cent of votes nationwide and 21.6 per cent of seats in national parliament. Prabowo Subianto is the candidate for vice president of the coalition. Often linked to the kidnapping of activists and shootings of students on the brink of Soeharto’s downfall, his reputation is dubious. This coalition, known as Mega-Pro, bears a political slogan of: “Mega Pro People.”

“Clean governance and enforcement of law and human rights are mandates of the 1945 Constitution. We will carry out this when we are elected as president and vice president. Together, we will ensure that law enforcement will be non discriminatory,” Megawati replies.

Aceh is declared a Military Operation Zone during Megawati administration.

“Nyoe peugah haba, neusoe jeut (easier said than done),” Yusmar comments.

Commercial breaks stop the debate for a while. A political ad is aired. This time is on Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Boediono, or popularly known as SBY-Berbudi. Their slogan is “Continue.” The television screen shows their tagline: they come from the people, they come to serve the people.

Fery laughs when he reads the line.

“Public money for public officials,” he comments.

The debate starts. Now it is SBY’s turn to respond. He wears a batik shirt. He has a rhythmic hand gestures.

“Kiban meubibawa SBY (SBY is very charismatic),” Akmal says. He complements his favorite candidate.

“Jusuf Kalla peukureung ngon SBY, rumeh sabe (Jusuf Kalla is no less, look how he keeps on smiling),” Yusmar also defends his candidate.

SBY is the president candidate from Democrat Party (Partai Demokrat). It wins this year’s election with 20.85 per cent of votes and 26.43 per cent of seats in the parliament.

Demokrat also forms a coalition with other parties. Four big parties join SBY’s party: National Mandate Party (Partai Amanat Nasional/PAN), Justice and Prosperous Party (Partai Keadilan Sejahtera/PKS), National Awakening Party (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB) and United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan (PPP)). The rest are small-size parties.

This coalition boosts the number of votes for into 51.72 per cent and parliament seats into 56.07 per cent.

Out of the blue, Yusmar throws a parody in Aceh language.

Ungkot pa’ak pajoh kureng
Kureng pajoh aneuk sure
Aneuk sure pajoh bileh
Bileh pajoh udeung
udeung pajoh angen

A tuna fish eats a cob fish
A cob fish eats its own offspring.
It later on eats anchovies.
Anchovies eat shrimp.
Shrimp at the end eats wind.

“Arti jih (What does it means),” I ask.

“Rayeuk jabatan, rakyeuk a’up. Rakyat kecil makan angin (Big guys eat big meal. Little guys eat wind),” he answers.

Yusmar supports Jusuf Kalla alias JK, the Head of Golongan Karya Party (Golkar). It forms a coalition with only one political party, the People’s Conscience Party (Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura).

This coalition only secures 18.22 per cent of the votes nationwide and 22.32 per cent of seats in the parliament.

Wiranto, a former general, is JK’s vice president candidate. Under a nickname of JK-Win, they carry a slogan “Faster, better”.

“Droe neuh kon mantan GAM. Pakon hana neudukong SBY (You are a former Free Aceh Movement supporter. Why don’t you support SBY?” I ask.

Most of ex Free Aceh Movement activists are SBY supporters because his administration brings peace to Aceh.

“Kali nyoe presiden kon dari ureung puloe Jawa sigoe ta peumunang (I vote for a non Javanese candidate),” he answers. Yusmar’s statement is discriminative in nature.

“Tapih, mantan peutinggi GAM ramee nyang dukong SBY (But the rest of the ex Free Aceh Movement guys vote for SBY?)” I continue.

“Nyan kon mamandum politek (It is all politics),” he replies.

Former spoke person of Aceh Transition Committee (Komite Peralihan Aceh/KPA) Sofyan Dawood is appointed as the team leader for SBY-Boediono campaign in July presidential election. He organizes a strategy for the northern part of Sumatera, comprising Aceh, North Sumatera, West Sumatera and Riau. Moreover, Governor Irwandi Yusuf is part of SBY- Boediono team.

It was 21:00 local time. The room is empty now. The debate is over.

“Soe nyan meunang keupresiden, takalon teuman wate pemilu (Let’s see who will win the title),” Fery says.***

*) Jufrizal is Aceh Feature contributor in Banda Aceh. He is a student of Faculty of Religious Teaching, Ar Raniry State of Islamic Institute

Embun Harapan tuk Sahabat

2009-10-04T00:24:00.000-07:00

catatan duka, 03 Oktober 2009

HARI ITU, Minggu 27 September 2009. Jalanan tak adil dengan nasib sahabat aku. Dia terhempas di sisi jalan. Ia tak menyadari langkah kakinya terhenti tuk selamanya. Kabar itu membuat telinga aku remuk. Aku menangis saat mendengar dia kecelakaan.

Nur Khalis nama sahabat aku itu. Dia kelahiran Lam Dingin, Banda Aceh, 6 Juni 1988 silam. Dia anak bungsu dari tujuh bersaudara pasangan Muhammad Kasim dengan Alamiah.

Kedua orang tuanya telah meninggal dunia pada saat Aceh ditimpa gempa bumi dan disusul gelombang pasang air laut. Rumahnya hancur tak meninggalkan sisa. Jasad kedua orang tuanya hilang diseret arus dan tertimbun reruntuhan.

Aku menangis saat berada di dekatnya. Dia harus merelakan kaki kanannya diamputasi, setelah mobil menabraknya dari arah depan dan menggilas kakinya. Tapi, hingga kini dia tak menyadari kakinya telah diamputasi. Hati akupun ikut hancur. Aku tak rela melihatnya menderita seorang diri. Semangat dan harapannya seakan direnggut dari hidupnya. Tapi aku yakin dia tegar menerima semua ini.

“Khalis, ini abang Jufri sudah datang. Buka matanya Khalis,” pintaku.

Di kepala dan kakinya berbalut perban. Nafasnya berderu tak teratur. Sesekali dia ingin memaksakan matanya menatap aku. Tapi bola matanya tak kuasa.

“Khalis, kita ada janji. Katanya kamu ingin belajar menulis. Sekarang abang Jufri sudah datang, buka mata khalis,” pinta aku lagi.

Bola mata aku berkaca-kaca. Ucapan aku tak teratur. Dia tak mendengar ucapan aku. Tak ada reaksi saat aku meminta membukakan matanya.

Di luar teman-temannya menanti kabar. Aku menarik napas dalam-dalam. Raut wajahku menyiratkan kabar buruk.

“Bagaimana kondisi khalis,” tanya Bustami penasaran.

“Dia belum sadar,” kata aku.

Bustami menerawang ke langit-langit rumah sakit. Matanya sayu. Dia ikut menghela napas dalam-dalam.

Jarum jam telah menunjukkan angka 11 malam. Aku dan teman lainnya hanya bisa berdiam diri. Raut wajah kesedihan menghampiri kami.

Aku ingin menuntut pada tuhan. Tapi itu kehendak-Nya. Aku yakin ada hikmad di balik musibah ini.

“Ya Allah tegarkanlah sahabat aku. Aku yakin Engkau selalu ada di sisi dia,” doaku.

JUM’AT, aku merebahkan diri sambil menyalakan televisi. Tidak ada tayangan televisi yang dapat menghibur perasaan aku. Pikiran aku tak nyaman. Bayangan khalis dengan kaki yang telah diamputasi membuat aku larut dalam kesedihan.

Tanpa sengaja aku memindahkan chanel ke Metrotv.

Pada malam itu di Metro sedang ditanyangkan acara Kick Andy dengan topik “melawan nasib”.

Acara ini menceritakan orang-orang yang memegang nasib dengan keterbatasan, melawan nasib dari ketidakberdayaannya dengan usaha dan kerja keras.

Gerakan 1000 kaki palsu juga memberikan semangat baru bagi mereka. Raut kebahagian menyapa mereka.

Tapi, tidak dengan sahabat aku. Dia hanya bisa berharap dan bermimpi dalam mimpinya seorang diri. Akankah sahabat aku mendapatkannya juga? Moga saja. Amin. (+6285260255547)

Children in Political Campaigns

2009-09-30T05:51:00.000-07:00

Aceh Feature, 29 Sepember 2009

His mouth is tightly closed when hearing the cheers. He looks at his front but sometimes turns to his left and right. Soon after, he raises his hands to the air, following others. His name is Muhammad Zahlul. He is eight years old.

“Viva SIRA!” he shouted.

That Monday afternoon, 23 March 2009, hundreds of supporters of SIRA Party gathered in a soccer field in Blang Cut village. Zahlul was one of them. He wore a clean white shirt with SIRA Party logo printed on it.

“Nyoe bajee SIRA (It is SIRA’s shirt),” he said while pulling out his shirt.
“Soe joek bajee nyan (who gave you this shirt)?” I asked.
“Mak lon (my mom),” he replied.

Yes, on that day, SIRA was holding an open campaign. SIRA stands for Suara Independen Rakyat Aceh (the Independent Voice of Aceh People).

Muhammad Nazar initiated the establishment of this party. He is now Aceh deputy governor. Earlier, SIRA was a student organization called Sentral Informasi Referendum Aceh or the Information Center for Aceh Referendum. Previously, he struggled actively for a referendum in Aceh.

Peace treaty entered into by the Indonesian Government and the Free Aceh Movement in August 2005 produces an Aceh Law No. 11 of 2006 concerning the granting of power to Aceh people to be united by establishing local parties. Therefore, by mid of December 2007, SIRA turned into a political organization, using the same acronym.

“Dek, teupeu SIRA nyan peu (do you know what SIRA is)?” I asked again.

“han (no)!!” he replied.

“Peu buet keunoe shit (then why are you here)?”

“Jak deungo ceuramah (to hear speeches),” he answered.

Juniah sits on the grass. She wears a shirt with SIRA party logo on it. Her brown hood is contrast with her light blue shirt. She is Muhammad Zahlul’s mother.

“Pakon neumee si nyak droeneuh bak kampanye SIRA (why did you take your son to SIRA campaign)?” I asked.

“Jih dilake seutot (he wanted to come here),” she replied.

“Lon lake jak keudroe (Yes I wanted to come here),” said Zahlul cheerfully.

Behind the stage, Chairani Zainal Abidin meets with reporters. She just delivered her political campaign. Flash lights were shot to her. She is the chairwoman of campaign committee for SIRA Party that afternoon.

No SIRA Party attribute on her outfits. She wears a light blue hood. It is the color of her party.

“Why are there many children participating in this campaign?” I asked.

“We did not invite any children. It is highly populated area. Some children are curious about this crowd. But we did not invite any children to participate. We know the rule. It is prohibited to involve children in politics,” she said.

Open campaigns have been organized for a week. Children are seen involved in political campaigns. Is it a violation of the election law?

Article 84, paragraph 2 of Law No. 10 of 2008 concerning General Election clearly specifies that Indonesian citizens who do not have the right to vote are not allowed to participate.

It is also specified in Article 26, paragraph 2 of the General Election Commission regulation No. 19 of 2008 concerning Campaigns.

Any campaign organizer violating this regulation shall be imposed with a minimum three months and a maximum 12 months imprisonment and a minimum Rp. 30 million and a maximum Rp. 60 million fine.

“Children involvement in political campaign is an election violation, and the Election Observer Committee should monitor it,” said Abdul Salam Poroh. He is the Chairman of the Election Independent Commission in Aceh or KIP Aceh.

The Election Observer Committee or Panwaslu is an agency established to ensure a direct, general, free, confidential, honest and fair general election. Panwaslu initiated its operations since 1982 general election.

That afternoon, I visited Panwaslu office at about five o’clock. I met with Nyak Arif Fadillah. He is the chairman of Aceh Panwaslu. He was born in South Aceh 37 years ago.

“Panwaslu has warned and explained to political parties about prohibitions during campaigns, and Panwaslu will investigate its findings,” he asserted.

He said children should not be involved in political campaigns by deliberately providing party attributes with children sizes.
In addition to the Election Law, Article 87 of Child Protection Law also prohibits children participation in political campaigns.

Violation of these laws will result in a five year imprisonment and a maximum Rp100 million fine.

In their executions, however, they are often impeded by practical issues.

“Campaigns are usually held in open fields without any special supervision. Anyone, including children passing by, will see these campaigns,” said Fauzi Muhammad Daud Ali.

He is the Chairman of Work Unit for Observation, Evaluation, Research and Reporting at the Regional Commission for Child Protection (KPAID) in Aceh. This Commission was established in Aceh on 7 February 2007.

“In this case, should political parties be blamed? Parents should be given advices. But if a finding says that there was a meeting to organize children to participate in political campaigns, then it is a violation and we will report it to Panwaslu,” he said.

Such reports, however, should follow certain procedures. It is as specified in Law No. 12 of 2003 which underlies Panwaslu Decision no. 9 of 2003 concerning Procedure for Reporting of Election Violations. This Decision governs who should report, procedure for report submission and time for such submission. Therefore, this Decision also governs report receipt form, evaluation result form and report submission form to the General Election Commission and the Police.

“Cooperation from general public will help Panwaslu’s operation. It is difficult to follow up findings on election violation if no one wants to be a witness and no one gives any official report to Panwaslu,” said Nyak Arif Fadillah.
Until what age one is considered as a child?

“Based on the General Election Law, one who is 17 years old or above has a right to vote, and may participate in political campaigns.,” he replied.

This age limit is, somehow, different than Child Protection Law which specifies that a child is less than 18 years old, regardless his/her marital status.

“In this case, lex spesialis derogad lex generalis is applied,” he defended. Meaning, a special regulation may replace a general regulation.

Now, the election is a few days away. The Election Observer Board or Bawaslu has recorded a number of children involvements during 10 days-campaign period. They have received 99 reports from Panwaslu all over Indonesia, from 16 March to 25 March 2009.***

*) A contributor of Aceh Features in Banda Aceh, managing Sumber Post student publication, and a student of Islamic Teaching Faculty at State Islamic Institute of Ar Raniry.

Tiga Calon Presiden

2009-07-12T22:37:00.000-07:00

Aceh Feature, 31 Mei 2009

”SOE nyang jeut keu Presiden, lon tetap lagee nyoe (siapapun yang terpilih jadi Presiden, saya tetap seperti ini,” ujar Hanifah. Sehari-hari dia bekerja sebagai penjahit dan bertani.

Pandangannya mulai kabur. Dia menatap lurus ke depan. Kaca mata minus menutupi bola matanya. Lembaran koran berserakan di depannya. Dia mencoba membaca dengan teliti judul halaman depan koran itu.

Juff Kalla-Wiranto merangkul Nahdhatul Ulama dan Muhammaddiyah. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY minta dukungan kyai Jawa Timur.

Itulah judul berita yang sedang dia baca.
Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, juga di Asia Tenggara. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 silam.
Muhammadiyah juga organisasi Islam yang memiliki massa besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 18 November 1912.

”Ka rab toe ngon Peumilu presiden lom (sudah mulai dekat dengan Pemilu presiden lagi),” katanya.

”Nyoe masalah dukongan, pat nyan geulake-geulake geuh, nyan urusan gobnyan (kalau masalah dukungan, di manapun dia minta-minta, itu urusan dia),” komentarnya, lepas membaca berita itu.

Ya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan 8 Juni 2009 mendatang sebagai hari pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hingga tanggal 10-16 Mei 2009, ada tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang mendaftar ke KPU. Ketiga pasangan capres-cawapres itu adalah Jusuf Kalla-Wiranto, SBY-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

Berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 2008, pengajuan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009 yang memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% dari jumlah suara sah nasional.

“Lon watee Pemilu legislatef baroe sa, lon pileh Peureute Aceh (PA) ngon Peureute Demokrat (PD) (saya waktu Pemilu legislatif kemarin, saya memilih Peureute Aceh (PA) dengan Peureute Demokrat (PD),” ungkap Hanifah.

Dari 38 partai nasional yang terdaftar, hanya 9 partai yang mendulang suara di atas 2,5% pada Pemilu 9 April 2009 lalu. Dan partai-partai itu lulus Parliamentary Threshold. Artinya lolos ke parlemen.

Kesembilan partai itu adalah Partai Demokrat (PD) dengan memperoleh 20,85 % suara. Selanjutnya Partai Golongan Karya (Golkar) 14,45 % suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 14,03% suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,88% suara, Partai Amanat Nasional (PAN) 6,01% suara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5,32% suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4,94% suara, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 4,46% suara, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 3,77% suara.

Sementara itu untuk 560 kursi di DPR yang tersedia, PD memperoleh 148 kursi DPR (26,43%), Golkar 108 kursi DPR (19,29%), PDIP 93 kursi (16,61%), PKS 59 kursi (10,54%), PAN 42 kursi ((7,50%), PPP 39 kursi (6,96%), PKB 26 kursi (4,64%), Gerindra 30 kursi (5,36%), dan Hanura 15 kursi (2,68%).

”Anteuk soe neupileh watee Pemilu Presiden (nanti milih siapa pada Pemilu presiden)?” tanya saya.

”SBY,” jawab Hanifah.

”Yusuf Kalla ngon Megawati kiban (Yusuf Kalla dengan Megawati bagaimana)?”

”Nyoe Yusuf Kalla lon pike-pike dilee seubab gobnyan pasangan SBY awai , nyoe Megawati nyang han lon pileh (kalau Yusuf Kalla saya pikir-pikir dulu karena dia pasangan SBY dulunya, kalau Megawati yang tidak saya pilih),” jawabnya.

”Meudeh kon SBY ngon Yusuf Kalla bek pisah. Cocok that ureung nyan duwa meupasangan lom, jinoe meu lon turi tan waki Presiden SBY (Maunya SBY dengan Yusuf Kalla jangan berpisah. Serasi sekali mereka berdua. Kini, saya tidak kenal dengan wakil Presiden SBY),” ungkapnya, kembali.

Untuk Pemilu kali ini SBY berduet dengan Boediono, yang mantan Gubernur Bank Indonesia dan calon wakil presiden yang diusung dari non partai politik.

“Watee awai Megawati jeut presiden, gob nyan hanjeut geumeumimpin (Waktu dulu Megawati menjabat presiden, dia tidak bisa memimpin ),” tuturnya lagi.

Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan meminta Presiden Abdurrahman Wahid agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.

MPR dalam Sidang Istimewa (SI), mengelurkan ketetapan (Tap) MPR Nomor III/MPR/2001, tanggal 23 Juli 2001 dan menetapkan pengangkatan Megawati sebagai presiden Republik Indonesia. Dia menjabat presiden sampai tahun 2004.

“Megawati, han lon pileh (Megawati, tidak akan saya pilih)!,” tegasnya.

Sosok SBY sangat populer di kalangan orang Aceh setelah dia mengambil kebijakan untuk melakukan perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Setelah itu masa damai dimulai di Aceh.

Sebelum Kesepakatan Helsinki, konflik menyengsarakan banyak orang. DOM atau Daerah Operasi Militer yang diberlakukan presiden Soeharto pada 1989 dengan alasan untuk menumpas gerakan yang menamakan dirinya Gerakan Aceh Merdeka. Akibat pemberlakuan DOM ini 8344 orang tewas, 875 orang dihilangkan secara paksa, serta 809 unit rumah rusak dan dibakar.

Pada 31 Agustus 1998, presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Wiranto mencabut status DOM di Aceh. Seluruh pasukan non organik di Aceh ditarik mundur. Kini Wiranto mencalonkan diri menjadi wakil presiden berpasangan dengan Yusuf Kalla.

RABU malam, 28 Mei 2009, Teuku Syukrullah sedang mengutak-atik laptopnya. Dia sedang mencari bahan kuliah di internet. Dia mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Syiah Kuala.

“Lon dukong Yusuf Kalla jeut keu presiden. Gobnyan seubenar jih nyan leubeh awai geupeugot pendekatan dame ngon awak Aceh Meudeka untok meurundeng ngon Pemerintah Indonesia (saya dukung Yusuf Kalla jadi presiden. Dia sebenarnya yang lebih awal melakukan pendekatan damai dengan Aceh Merdeka untuk berunding dengan Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Too See the Unseen; Kisah dibalik damai Aceh buku karangan Farid Husain adalah buku yang menceritakan kisah perjalanan panjang yang dilakukan Yusuf Kalla untuk bisa tercapainya perundingan damai antara pemerintahan Republik Indonesia dengan GAM.

Saat itu Yusuf Kalla berada dalam kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri. Dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, tidak mendukung sikap keras Megawati untuk memberlakukan Darurat Militer (DM) di Aceh.

Status DM menyusul gagalnya perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM pada 2002. Presiden Megawati meminta GAM memenuhi tiga tuntutan Indonesia, yaitu Aceh tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), GAM harus menerima otonomi khusus, dan GAM harus meletakkan senjata.

Tapi, GAM tidak menyanggupi tuntutan pemerintahan Indonesia. Buntutnya, tepat pada 19 Mei 2003 Aceh resmi di bawah DM. Aceh kembali berkonflik.

“Nyoe Megawati ngon Prabowo jeut presiden dan jeut waki presiden, lon kuatee peudamean nyoe teuganggu. Bek sampe diselesaikan ngon cara otoriter lom. Bukti jih Darurat Militer (kalau Megawati dengan Prabowo jadi presiden dan wakil presiden, saya khawatir dengan perdamaian. Jangan sampai diselesaikan lagi dengan cara-cara otoriter kembali. Buktinya Darurat Militer,” cetus Syukrullah.

Debat di Layar Kaca

2009-07-12T22:32:00.000-07:00

Aceh Feature, 23 Juni 2009

HARI mulai gelap, pukul 19.00. Kening Yusmar Yunus berkerut ketika menatap televisi di hadapannya. Mata dan pendengarannya tajam menyimak acara debat calon presiden (capres) Republik Indonesia periode 2009- 2014 di TransTV, stasiun televisi nasional.

Di malam tanggal 16 Juni 2009 itu telah berkumpul sejumlah pria di kamar Yusmar. Mereka duduk bersila di lantai.

Yusmar adalah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perawakan kecil, otot-otot menyilang di kedua lengan. Dia mulai mengangkat senjata untuk menentang pemerintahan Indonesia pada 1997. Umurnya 32 tahun.

”Ka dimulai beuh acara debat, soe meunang marit takalon jinoe (sudah mulai acara debat, siapa yang menang bicara kita lihat sekarang)?” kata Yusmar.

”Fery, deungo jeeh Mega-Pro, calon Presiden kah (Feri, dengar itu Mega-Pro calon presiden kamu,” hardik Yusmar pada kawannya.

”Lon netral, pegawe hanjeut meupolitek (saya netral, pegawai dilarang berpolitik),” tukas Fery.

Fery Kusmawadi bekerja di Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dia tersenyum lebar menonton acara debat tersebut. Sesekali dia berkomentar mengenai dukungannya terhadap salah satu capres, dengan bergurau.

“Soe kadukung kah (siapa kamu dukung)?” tanya Yusmar, mendesak.

“Netral hai, dalam undang-undang kamoe kalheuh diatoe haroeh netral (netral hai, dalam undang-undang kami sudah diatur harus netral),” jawab Fery, diplomatis

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara mengatur secara tegas posisi pegawai pemerintahan dalam politik. Pasal 3 undang-undang itu menyebutkan bahwa pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 43 dan 44 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden (Pilpres) juga menyebutkan apa yang harus dilakukan pegawai pemerintah saat pemilihan berlangsung. Pasal 43 mengamanatkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan pegawai negeri serta kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Pasal 44 bahkan mengurainya dalam dua ayat. Ayat 1 menegaskan bahwa pegawai pemerintah dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu presiden, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Ayat 2 memerincikan bentuk kegiatan terlarang itu, seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang.

Mereka yang melanggar undang-undang ini akan terkena hukuman kurungan minimal enam bulan, dan paling lama 36 bulan, dan atau denda Rp 6 juta, serta paling banyak Rp 36 juta.

“Jangan berkomentar dan bertepuk tangan sebelum capres menyampaikan visi dan misinya,” seru Yusmar pada saya, meniru ajakan moderator acara tersebut.

“Teuman soe neudukong ( jadi dukung siapa)?” tanya saya.

“Lebih cepat, lebih baik,” sahutnya, tegas.

Yusmar terus menatap layar televisi.

“Jeeh hai...seunyum sabee Pak Jusuf Kalla (senyum selalu Pak Jusuf Kalla),” serunya.

“Beutoi... beutoi (benar, benar),” sahut Akmal Sulaiman. Dia ikut menonton juga. Akmal masih mahasiswa.

Kamar makin sesak. Hawa panas mulai mengganggu mereka. Yusmar hanya mengenakan kaos singlet. Kipas angin berderu.

Acara debat dimoderatori Anies Baswedan. Dia adalah Rektor Universitas Paramadina. Helmi Yahya jadi pembawa acara.

Ketiga capres akan berdebat mengenai ”Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM”. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia.

Masing-masing capres akan diberi waktu dua menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. dan selanjutnya ditanggapi oleh capres lain.

Capres nomor urut satu adalah Megawati Soekarnoputri. Dia mengenakan baju merah, warna partainya. Dia capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

PDI-P yang jadi partai pemenang di pemilihan umum (Pemilu) 2004 silam, untuk Pemilu 2009 ini hanya mampu meraup 14,03 persen suara sah nasional. Hanya dua partai yang berkoalisi dengan PDI-P, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Buruh.

Koalisi partai ini meraup 18,74 persen suara sah nasional dan memperoleh 21,6 persen kursi di parlemen Jakarta. Prabowo Subianto jadi calon wakil presiden (cawapres) dari partai ini. Citra Prabowo tak begitu baik. Dia sering dikaitkan dengan penculikan aktivis. dan penembakan mahasiswa menjelang jatuhnya Soehato. Jargon politik koalisi ini: Mega-Pro. Slogan politik mereka: “Mega Pro Rakyat.”

“Tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum dan HAM adalah hasil dari rujukan konstitusi Undang-Undang 1945. Rujukan itu akan berjalan dan terwujud jika kami terpilih sebagai presiden dan wakil Presiden. Lalu penegakan hukum akan berjalan tanpa membedakan warga masyarakat dan terwujud dari kerja kita bersama,” jawab Megawati.

Di masa pemerintahannya Megawati memberlakukan Darurat Militer di Aceh.

“Nyoe peugah haba, neusoe jeut (kalau bicara, siapapun mampu),” sambar Yusmar.

Acara debat berhenti, karena jeda iklan. Di layar muncul iklan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, yang dikenal dengan jargon politik SBY-Berbudi. Slogan politik mereka, “Lanjutkan.” Tak berapa lama muncul tulisan di layar kaca itu: mereka berasal dari rakyat, mereka mengabdi untuk rakyat.

Fery tertawa membaca tulisan yang terpampang di layar telivisi.

“Uang rakyat, untuk pejabat,” celetuknya.

Acara debat kembali dimulai. Kini giliran SBY yang memaparkan tanggapannya. dia mengenakan baju batik. Gerak tangannya selalu beraturan.

“Kiban meubibawa SBY (berwibawa sekali SBY),” tutur Akmal. Dia memuji calon favoritnya.

“Jusuf Kalla peukureung ngon SBY, rumeh sabe (Jusuf Kalla apa kurangnya dengan SBY, senyum selalu),” puji Yusmar Tak mau mengalah.

SBY adalah calon presiden yang diusung Partai Demokrat (Demokrat). Partai ini menang dalam Pemilu tahun ini. Demokrat memperoleh suara sah nasional 20,85 persen suara dan mendapat jatah kursi 26,43 persen di parlemen.

Demokrat juga membuka pintu koalisi dengan partai lain. Ada empat partai besar yang merapat ke kubu SBY, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta sejumlah partai kecil.

Koalisi ini menambah suara sah nasional untuk Demokrat jadi 51,72 persen dan perolehan kursi di parlemen meningkat jadi 56,07 persen.

Tiba-tiba Yusmar berparodi dalam bahasa Aceh.

Ungkot pa’ak pajoh kureng
Kureng pajoh aneuk sure
Aneuk sure pajoh bileh
Bileh pajoh udeung
udeung pajoh angen

Ikan tuna makan tongkol
Tongkol makan anak tongkol
Anak tongkol makan teri
Teri makan udang
Udang makan angin

“Arti jih (artinya),” tanya saya.

“Rayeuk jabatan, rakyeuk a’up. Rakyat kecil makan angin (besar jabatan, besar pendapatan. Rakyat kecil makan angina),” jawabnya.

Yusmar menjagokan Jusuf Kalla alias JK, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) untuk melangkah menjadi presiden. Hanya satu partai yang merapat ke tubuh Golkar, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dua koalisi partai ini hanya mampu meraih 18,22 persen suara sah nasional dan 22,32 persen kursi di parlemen.

Wiranto, bekas jenderal, akan mendampingi JK sebagai cawapres. Jargon politik mereka: JK-Win. Slogan politik mereka, “Lebih cepat, lebih baik”.

“Droe neuh kon mantan GAM. Pakon hana neudukong SBY (kamu kan mantan GAM, kenapa tidak mendukung SBY? tanya saya.

Banyak orang GAM memilih SBY, karena di masa pemerintahannya Aceh mengalami masa damai.

“Kali nyoe presiden kon dari ureung puloe Jawa sigoe ta peumunang (kali ini presidennya kita menangkan bukan dari orang pulau Jawa),” jawabnya. Pernyataan Yusmar bernada diskriminatif.

“Tapih, mantan peutinggi GAM ramee nyang dukong SBY (tapi, mantan petinggi GAM ramai yang mendukung SBY?)” kata saya.

“Nyan kon mamandum politek (itu kan semuanya politik),” ujarnya.

Mantan juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA, Sofyan Dawood, ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan SBY- Boediono pada pemilihan presiden di bulan Juli. Dia mengatur strategi meraih suara di wilayah Sumatra bagian utara (Sumbagut), yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Tak cuma itu, Gubernur Irwandi Yusuf juga ikut dalam tim sukses SBY- Boediono.

Jam sudah menunjuk pukul 21.00. Kamar kembali sepi. Acara debat capres di televisi telah selesai.

“Soe nyan meunang keupresiden, takalon teuman wate pemilu (siapa yang menang jadi presiden, kita lihat nanti waktu pemilu),” kata Fery.

Dulu Mencoblos, Sekarang Mencontreng

2009-04-30T04:51:00.000-07:00

Aceh Feature, 11 April 2009

SAMSUL Bahri berdiri tegap. Seragam anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) menutupi tubuh langsingnya. Dia salah seorang pengaman Tempat Pemungutan Suara atau TPS di kelurahan Masjid Tuha. Dua TPS di situ disediakan untuk 1.217 pemilih.

Dua TPS ini berada di pekarangan masjid. Suasananya masih sepi. Hanya panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas yang terlihat sedang menata logistik.

Pagi itu, Kamis, 9 April 2009. Langit mendung. Jarum jam menunjuk pukul 07.00. Hanya satu dua kendaraan yang lalu-lalang di jalanan. Daerah ini terletak di Meureudu, ibukota kabupaten Pidie Jaya.

Setelah jarum jam sedikit melewati pukul 08.00, pemilih mulai memadati TPS. Tajuddin Saman datang lebih awal. Perawakannya kecil. Sesekali dia melempar senyum pada saya. Dia terdaftar sebagai pemilih tetap.

“Nyoe laen ngon Pemilu awai. Kon coblos, tapi contereng (Pemilu kali ini beda dengan sebelumnya. Bukan coblos, tapi contereng),” tutur Tajuddin.

Formulir pemilih telah dikumpulkan kepada panitia. Dua anggota Linmas mengatur jalur masuk ke TPS. Pemilih menunggu dengan sabar.

“Tajuddin Saman,” panggil Idris Ismail lewat mikrofon. Dia anggota KPPS.

Senyum Tajuddin lebar ketika melangkah ke bilik suara. Dia pemilih pertama di pagi itu.

“Hana polpen lagoe. Ngon peu lon contereng keureutah suara jih (Kok tidak ada pulpen. Dengan apa saya mencontereng kertas suaranya),” katanya, ke arah KPPS.

“Alahai…peuduk polpen bak bilek suara (Sediakan pulpen di bilik suara),” perintah Ahmad Tarmizi. Dia ketua KPPS.

Aisyah berdiri gemetar di samping bilik TPS. Gigi tak lengkap lagi di gusinya. Kulitnya keriput. Umurnya 75 tahun.

“Mak lon. Peu jeut bah lon mat mantong u bilek suara (Ibu saya. Apa boleh saya tuntun ke bilik suara)?” kata Nur Yani.

Saya melihat mereka melangkah bersama ke bilik suara. Aisyah hanya mengikuti langkah anaknya. Setelah mereka keluar dari bilik itu, saya menghampiri keduanya.

“Hana lon tohoe tan tempat meumileh, mata karabon (Saya tidak tahu tempat memilih. Mata saya sudah rabun),” tutur Aisyah.

“Kiban geucontereng? Meudeuh geu eu tan lee. Lon contereng-contereng laju (Bagaimana mencontereng? Penglihatannya saja tidak jelas lagi. Saya contereng-contereng saja),”
tukas Nur Yani.

Ya, tata cara pemungutan suara untuk pemilihan umum kali ini berbeda. Sebelumnya dengan cara mencoblos. Tapi sekarang dengan cara memberikan tanda centang atau garis di bagian partai politik atau nama calon legislatif yang dipilih.

“Mangat lagee awai. Tinggai ta coblos (Gampang seperti dulu. Cuma mencoblos),” keluh Aisyah.

Menjelang siang, suasana mulai sesak di TPS. Banyak pemilih mengantri, menunggu memilih. Di situ tertera jadwal melakukan pemungutan suara. Dimulai pukul 07.00 dan diakhiri pukul 12.00.

“Pak, peu hana masalah menyoe meulanggar dari watee nyan di teuntukan KIP (Pak, apa tidak bermasalah melanggar dari waktu yang ditentukan KIP)?” tanyaku.

“Insyallah hana meusalah (Insyallah tidak ada masalah),” jawab Ahmad Tarmizi.

“Tabuka awai TPS hana peumileh, tatop poh 12.0. peumileh mantong ramee that (Dibuka lebih awal TPS tidak ada pemilih, ditutup pukul 12.00 pemilih masih banyak),” lanjutnya.

Azan shalat dzuhur terdengar sayup-sayup dari masjid. TPS ditutup sejenak. Lepas shalat dan makan siang, TPS ini akan dibuka kembali.

Dari TPS 1, saya mendatangi TPS 2. Di situ terdaftar 617 pemilih tetap. Namun, hingga TPS ditutup, baru 409 pemilih yang menggunakan hak suara. Sisanya, 208 pemilih tidak menggunakan hak suara mereka.

Sebuah teratak kecil tegak di luar pekarangan mesjid. Becak mesin diparkir di sampingnya. Sekumpulan anak muda duduk di atas becak mesin itu.

“Ka meunang Peurete Aceh (Akan menang Partai Aceh),” kata salah seorang dari mereka.

Namanya, Idrus Sulaiman. Dia warga desa Lhoknga. Dia saksi untuk Partai Aceh di pagi itu.

“Nyoe untuk pusat Peurete Demokrat. Kareuna SBY Aceh nyoe ikot dame (Kalau untuk pusat Partai Demokrat. Karena SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Aceh ini ikut damai,” tambahnya, sambil menghisap rokok.

Udara bertambah dingin. Rintik-rintik hujan mulai turun. TPS mulai sepi.

Tiba-tiba seorang pria masuk.

“Nyoe kajeut hitong suara (Ini sudah bisa dihitung suaranya)!” seru si pria

Serentak beberapa orang berlarian ke TPS 1, termasuk saya.

Jam menunjukan pukul 15.17 saat penghitungan suara. Saya sempat melirik jam di telepon seluler saya. Kertas penghitungan suara telah ditempelkan. Kertas suara pun mulai dihitung. Kotak suara Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Aceh yang dibuka pertama kali. Idris Ismail mulai menghitung.

“PAN 1!” teriaknya, lantang. Dia menyebut nama partai dan nomor urut calon legislatif. PAN singkatan dari Partai Amanat Nasional.

Para saksi menyimak dengan teliti. Nur Mahdi tidak mencatat. Dia hanya menunggu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) disebutkan dengan lantang. Dia saksi partai tersebut.

“PA 1, PA 1, PA 6!” PA singkatan dari Partai Aceh.

“Ka meunang kali nyoe Aceh (Sudah menang kali ini Aceh)!” teriak seorang pria dari kerumunan.

Tangan Rozinur dengan gesit menarik garis tegak lurus di kertas penghitungan suara. Telinganya tajam mendengar.

“ Peurtei peu, nomoi padum (Partai apa, nomor berapa)?” tanya Rozinur.

“39, partai…!”

Tangannya nyaris menarik garis tegak lurus untuk Partai Aceh.

“Hoe..hoe…dile, salah (Tunggu dulu, salah)!,” seru Idris Ismail.

Semua orang yang berkerumun setuju. Pasalnya, kertas suara itu adalah suara untuk memilih Dewan P erkawilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

“Ka di tuleh (Sudah dicatat),” kata saksi.

“Galom, galom (Belum, belum),” tukas Rozinur.

“Peutugas peuncatat beklaloe (Petugas pencatat jangan lalai),” tegur Samsul Bahri.

Jam menunjukkan angka empat. Penghitungan suara masih berlangsung. Hanya seorang polisi yang berjaga. Pistol di pinggangnya.

“Satu suara menentukan bangsa,” teriak Idrus Muhammad Amin.

“Teuman peu chit tapileh (Kalau tidak, untuk apa kita pilih),” teriaknya, lagi.

“Nyoe… nyoe..(Iya… iya)!”

“Peurete lokal ta pileh, PA nyang meujuang keu Aceh (Partai lokal kita pilih, PA yang berjuang untuk Aceh),” kata Abdullah.

Idrus Muhammad Amin menghampirinya. Mereka langsung berdebat. Saya pun menghampiri mereka.

“Peu dipeugah jih (Ngomong apa dia)?” kata Idrus pada saya.

“Nyoe hai, awak nyan ka treb meujuang (Benar, mereka sudah lama berjuang),” sahut Abdullah.

“Nyan nyang deuh ngon mata (Itu yang nampak dengan mata),” tambah Idrus.

Saya hanya tersenyum melihat mereka.

“Kiban meunurut droe keuh (Gimana menurut kamu)?” tanya kedua lelaki ini, serentak.

Saya tidak menjawab.

Saat tengah asyik berbicara dengan mereka, kerumunan orang mulai melangkah ke tempat kertas penghitungan suara ditempel. Penghitungan sementara untuk DPRD dan DPRK telah usai.

Partai Aceh unggul. Untuk tingkat DPRD, mereka memperoleh 337 suara. Sementara untuk DPRK, 180 suara.

Anak dalam Kampanye Partai

2009-04-30T04:45:00.000-07:00

Aceh Feature, 7 April 2009

MULUTNYA terkatup rapat mendengar suara gegap-gempita itu. Dia menatap tajam ke depan. Sesekali dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak berapa lama tangannya ikut mengepal lalu diacungkannya ke langit, mengikuti tindakan yang lain. Muhammad Zahlul namanya. Usia delapan tahun.

“Hidup SIRA!” pekiknya.

Sore itu, Senin 23 Maret 2009, lapangan bola kaki di desa Blang Cut dipadati ratusan simpatisan Partai SIRA. Zahlul berada di antara mereka. Bajunya putih bersih. Lambang Partai SIRA tercetak di baju itu.

“Nyoe bajee SIRA (ini baju SIRA),” katanya, sambil menarik bajunya.

“Soe joek bajee nyan (siapa kasih baju itu)? Tanyaku.

“Mak lon (ibu saya),” jawabnya .

Ya, pada hari itu Partai SIRA tengah menggelar kampanye terbukanya. SIRA singkatan dari Suara Independen Rakyat Aceh.

Muhammad Nazar penggagas partai ini. Kini dia wakil gubernur Aceh. Sebelumya SIRA adalah organisasi gerakan yang dimotori mahasiswa dengan nama Sentral Informasi Referendum Aceh. Dulu ia giat memperjuangkan isu referendum untuk Aceh.

Kesepakatan damai pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Agustus 2005 lalu melahirkan Undang Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 tentang pemberian kekuasaan kepada rakyat Aceh untuk berserikat dengan membentuk partai lokal. Maka pertengahan Desember 2007, SIRA menjelma organisasi politik dengan akronim yang sama.

“Dek, teupeu SIRA nyan peu (dek, tau SIRA itu apa)?” tanyaku, lagi.

“Han (tidak)!!” jawab Zahlul.

“Peu buet keunoe shit (untuk apa juga ke sini)?”

“Jak deungo ceuramah (mau dengar ceramah),” jawabnya.

Juniah duduk bersila beralaskan rumput. Dia mengenakan baju berlambang Partai SIRA. Kerudung coklat kontras dengan baju biru muda itu. Tatapannya lurus ke depan. Muhammad Zahlul adalah anaknya.

“Pakon neumee si nyak droeneuh bak kampanye SIRA (kenapa bawa anaknya di kampanye SIRA)?” tanyaku.

“Jih dilake seutot (dia minta ikut),” jawab Juniah.

“Lon lake jak keudroe (saya minta ikut sendiri),” tukas Zahlul, riang.

Di belakang panggung, Chairani Zainal Abidin dikerumuni para wartawan. Dia baru saja menyampaikan kampanye politiknya. Kilat kamera leluasa menyambar ke arahnya. Dia ketua panitia kampanye Partai SIRA pada sore itu.

Tidak ada atribut Partai SIRA melekat padanya. Dia mengenakan kerudung biru muda, warna partainya.

“Kenapa banyak anak-anak ikut serta dalam kampanye?” tanyaku pada Chairani.

“Tidak ada anak-anak yang kami libatkan. Di sekitar ini adalah kawasan padat penduduk. Barangkali anak-anak penasaran dengan keramaian. Dan kami tidak mengajak anak-anak untuk ikut serta. Kami tahu aturan, dalam politik dilarang melibatkan anak-anak,” ujarnya.

Sudah sepekan kampanye terbuka berlangsung. Anak-anak bahkan terlihat ikut serta dalam kampanye partai politik. Apakah keterlibatan anak-anak adalah bentuk pelanggaran aturan Pemilihan Umum (Pemilu)?

Undang Undang Nomor. 10 tahun 2008 pasal 84 ayat 2 tentang Pemilu menyebutkan di dalam kegiatan kampanye, Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dilarang diikutsertakan.

Dan hal itu juga tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2008 pasal 26 ayat 2 tentang pelaksana kampanye.

Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan ini akan terkena pidana penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp30 juta dan paling banyak Rp60 juta.

“Keterlibatan anak-anak dalam kampanye politik adalah pelanggaran Pemilu, dan Panwaslu akan memantaunya,” kata Abdul Salam Poroh. Dia ketua Komisi Independen Pemilihan-Aceh atau disingkat KIP Aceh

Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu merupakan lembaga yang didirikan untuk menjaga agar proses pelaksanaan pemilu benar-benar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Panwaslu bekerja pertama kali pada Pemilu 1982 silam.

SORE itu, lewat sedikit dari pukul lima, aku tiba di muka kantor Panwaslu. Di situ aku menemui Nyak Arif Fadillah. Dia ketua Panwaslu Aceh. Arif kelahiran Aceh Selatan, 37 tahun lalu.

“Sebelumnya Panwaslu sudah memperingatkan dan menjelaskan kepada partai-partai politik yang menjadi larangan dalam kegiatan kampanye, dan Panwaslu akan menginvestigasi hasil temuan itu,” tuturnya, tegas.

Menurut Nyak Arif Fadillah, anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye politik dengan sengaja menyediakan atribut partai sesuai dengan ukuran anak-anak.

Tidak hanya Undang Undang Pemilu yang melarang keterlibatan anak-anak dalam kampanye politik, tapi tapi pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mencantumkan hal serupa.

Pelanggaran atas ketentuan itu akan menuai sanksi pidana penjara selama lima tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp100 juta.

Namun, pelaksanaannya sering terbentur hal-hal praktis.

“Lazimnya kampanye itu diadakan di lapangan terbuka dan tidak ada pengawasan khusus. Siapapun yang lewat, bahkan anak-anak pasti akan melihat kampanye itu,” tutur Fauzi Muhammad Daud Ali.

Dia ketua Kelompok Kerja Pemantau Evaluasi, Pengkajian dan Pelaporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh. Komisi ini baru dibentuk di Aceh pada 7 Februari 2007.

“Dalam hal ini, apakah partai politik yang patut disalahkan? Orang tua seharusnya yang patut diarahkan. Tapi jika ada temuan mengorganisir anak untuk ikut serta dalam kampanye politik, itu adalah pelanggaran dan kami akan melaporkannya ke Panwaslu,” katanya.

Tapi pelaporan pun ada tata caranya. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 yang mendasari keputusan Panwaslu nomor 9 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilu. Keputusan tadi mengatur siapa yang berhak melapor, prosedur penyampaian pelaporan serta jangka waktu penyampaian pelaporan. Karena itu, keputusan ini juga menentukan formulir penerimaan laporan, formulir hasil pengkajian serta formulir penerusan laporan ke lingkungan Komisi Pemilihan Umum maupun penyidik kepolisian

“Kerja sama masyrakat sangat membantu kerja Panwaslu. Sulit untuk menindaklanjuti hasil temuan pelanggaran Pemilu jika tidak ada yang mau menjadi saksi dan tidak ada surat laporan secara resmi masuk ke Panwaslu,” kata NyakArif Fadillah.

Sampai batas usia berapa orang masih disebut anak-anak?

“Sesuai dengan Undang Undang Pemilu, umur 17 tahun ke atas sudah memiliki hak pilih, dan sudah bisa ikut serta dalam kampanye partai politik.,” katanya.

Batasan umur ini berbeda dengan Undang Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tidak dibatasi kawin atau belum kawin.

“Itu berlaku asas lex spesialis derogad lex generalis,” tukas Arif. Artinya, peraturan khusus menyampingkan peraturan yang umum.

Kini Pemilu tinggal menghitung hari. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu telah mendata jumlah pelibatan anak-anak selama 10 hari masa kampanye. Ada 99 kasus yang mereka terima laporannya dari Panwaslu di seluruh Indonesia, sejak 16 Maret hingga 25 Maret 2009.

Kupi Ulee Kareng

2009-03-06T16:38:00.000-08:00

Asap putih mengumpal ke atas saat ineuleuk itu dibuka. ineuleuk adalah oven penyulingan yang berbahan campuran besi dan baja. Bara api dengan setianya menjilati bagian bawah ineuleuk yang terus berputar-putar dengan bantuan generator. suhu panas terasa di areal penyulingan itu.
Tangan Abdur Razak sekali-kali mengusap keringat di wajahnya. Umurnya sekitar 30-an. Baju warna hijau yang dia kenakan sudah luntur dan kusut dimakan usia. Perawakannya kecil, tangannya lihai mengaduk biji kopi yang mulai gosong di dalam ineuleuk itu. Dia mengolah biji kopi mentah menjadi bubuk kopi yang dipersembahkan untuk penggila kopi.

Abdur Razak tiga hari sekali dalam seminggu menghabiskan waktunya di kubangan asap pabrik warung kopi solong. Solong adalah warung kopi yang berada di Ulee Kareng. Tiap hari dia memperoleh penghasilan sebesar Rp 50.000 dari hasil upah kerjanya.

Warung kopi ”solong”, di Banda Aceh menjadi pangkalan penikmat kopi Ulee Kareng. Warung kopi, bukan tempat langka di jumpai di Aceh. Warga Aceh menjadikannya tempat untuk bersantai sampai berdiskusi berjam-jam lamanya. Ibarat jamur tumbuh di musim hujan, begitulah perumpamaan bisnis warung kopi di Aceh.

Malam itu, 14 April 2008 suasana warung kopi solong terasa riuh. Dari sekian banyak meja dan bangku, bisa di hitung dengan jari tempat yang tidak ditempati.

"Peugot kupi lhee boh glah, beu keuntal bacut bang beuh (buatkan kopi tiga gelas yang kental di raciknya)", pinta Muklis Ilyas anak kelahiran Meureudu.

Kental, ya, itulah selera sebagian penikmat kopi. Muklis bisa dikatakan pecinta kopi berat, tiap hari dia menyempatkan waktu luang untuk menikmati secangkir kopi. Dia masih status mahasiswa. Muklis merupakan langganan tetap warung kopi solong.

”Beda mantong ngon rasa kopi di warong laen, maka jih ka jeut pecandu kopi solong (beda aja rasa kopinya di warung lain, makanya jadi pecandu kopi solong),” ungkapnya.

Pemilik Warung kopi solong, Haji Nawawi bercerita, solong itu adalah nama panggilan untuk almarhum ayahnya Haji Muhammad ketika berkerja di warung kopi milik orang Cina. Kini nama itu diabadikan Nawawi sebagai nama usaha warung kopinya.

Mulanya Haji Muhammad yang merintis usaha warung kopi Ulee Kareng pada tahun 1980-an. Warung itu cuma terbuat dari bahan kayu-kayu seadanya. Dia mengolah biji mentah di rumahnya, ketika itu alat yang digunakan masih bersifat tradisional, Ineuleuk-nya hanya mengandalkan bantuan tangan untuk menggerakkannya agar berputar. Karena pada waktu itu belum ada pengusaha lokal warung kopi di Ulee Kareng, lambat laun usaha warung kopinya bertambah maju. Dari sinilah, Pada tahun 1982 Haji Nawawi merintis perpanjangan tangan usaha warung kopi milik ayahnya.

Pengolahan bubuk kopi masih diwarisi Nawawi. Alat pengolahan biji kopi tradisional kini telah tenggelam oleh kemajuan teknologi, ineuleuk memakai perangkat generator menjadi modal utama bagi usaha warung kopi solong. Dulu hanya bisa memproduksi olahan bubuk kopi 10 kilo gram, kini telah mampu memproduksi 300 kilo gram bubuk kopi perharinya.

Biji kopi solong di pasok dari Geumpang, Pidie dan Lamno, Aceh Jaya. Tiap bulannya memasok 4 ton kopi mentah, dan menghabiskan 2 ton kopi olahan tiap bulannya. Harga biji kopi di pasaran bisa mencapai Rp 30.000/kilo gram.

’’Biji kopi Geumpang dan Lamno tidak banyak ampasnya, dan kami memadukan keduanya pada waktu pengolahan,” unkap Hasbalah. Dia adalah penanggung jawab pada pabrik pengolahan bubuk kopi solong.

”Bubuk kopi solong” nama merek dagangnya. Walaupun tidak merintis kebisnis penjualan bubuk kopi dan belum terdata oleh Dinas Industri dan Perdagangan, tapi masih banyak orang yang mengincar bubuk kopi solong. Bubuk kopi made in solong di jual Rp 60.000/kilo gram.

Modal yang menjadi alasan bubuk kopi solong tidak di pasarkan. Akibat keterbatasan modal itulah bubuk kopi solong hanya bisa dinikmati bagi penikmat kopi langganan warung kopi solong.

"Permasalahan modal dan tenaga kerja yang menjadi alasan kami tidak merintis bisnis perusahaan bubuk kopi," ungkap Nawawi.

Pemilihan biji kopi yang berkualitas tahap awal untuk menghasilkan bubuk kopi bermutu tinggi. Bahan bakar juga menentukan aroma dari bubuk kopi itu. Kayu menjadi bahan bakar waktu melakukan penggosongan biji kopi.

Pada saat penggosongan, 80 kilo gram biji kopi di campur dengan 4 kilo gram gula dan 4 kilo gram margarin. Sekali-kali diaduk dengan menggunakan alat pengaduk dari kayu, supaya gula dan margarin menyatu dengan biji kopi

"Gula dan margarin, kunci kenikmatan bubuk kopi solong," unkap Hasbalah.

Lama waktu Penggosongan dilakukan selama dua jam. Dan tahap terakhir, biji kopi yang sudah gosong di jemur. Penjemurannya bukan pada terik matahari.

Walaupun Nawawi mempunyai pabrik pengolahan bubuk kopi, dia tidak merintis usaha penjualan bubuk kopi berskala pasaran untuk di konsomsi oleh penikmat kopi di Aceh maupun luar Aceh. Akan tetapi olahan bubuk kopi solong tetap menjadi bursa pasar pecandu kopi. Bahkan ada orang asing yang menjadikan bubuk kopi solong untuk cendramata.

"Sebenarnya kami bukan bisnis penjualan bubuk kopi, tapi usaha warung kopi. Bubuk kopi hasil olahan hanya untuk penikmat kopi di warung kopisolong, namun pelanggan ada juga membeli bubuk kopinya saja" ungkap Nawawi.

Hidup Dengan Jantung Pisang

2009-02-21T02:49:00.000-08:00

Siang itu, pertengahan Desember 2008, aku sempat beberapa kali mondar-mandir dengan sepeda motor di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh. Mata aku mengamati tiap plang atau papan nama di sepanjang sisi jalan.

“AKA Home Industry”, hanya huruf-huruf itu menjadi petunjuk aku di siang itu.

Rumah itu sederhana. Dindingnya bercat putih. Warnanya mulai kusut dimakan waktu. Aku berjalan pelan menuju rumah itu.

“Apa ini rumahnya ibu Halimah”, tanyaku pada wanita paruh baya.

“Iya, saya ibu Halimah, silakan masuk” jawabnya kembali dengan ramah.

Penampilannya sederhana. Rambutnya sudah mulai memutih. Peluh terbit dari pori-pori kulitnya. Sesekali senyumnya menyapa aku.

Aku melangkah dalam rumahnya, bungkusan-bungkusan kardus saling tindih menindih tersusun dengan rapi. Sebuah mesin penggiling berhenti “menggaung” pada sore itu.

Halima juga seorang janda. Dia berusaha keras membanting tulang untuk kebutuhan keluarganya. Sudah 18 tahun dia menjadi single perend. Munawar Yunsa nama almarhum suaminya.

Sejak meninggal suaminya, dia ibarat perahu layar bagi anak-anaknya. Dia mengarungi perjuangan hidup ini, untuk mencapai dermaga kehidupan bagi keluarganya.

Mata yang dingin. Aku menatapnya tajam. Dia tak menoleh. Suaranya serak menahan haru. Bola matanya berkaca-kaca. Dia menunjuk lurus kedepan. Aku melihat lurus kearah tangannya.

“Mesin itu bantuan Calgap. Saya bersyukur mendapat modal usaha dari Calgap. Mesin itu memutar semangat kami menata kembali ekonomi keluarga pasca tsunami,” tutur Halimah sambil menunjuk ke arah mesin penggiling itu.

Calgap adalah singkatan dari Canada-Aceh Local Government Assistance Program. Program ini didukung oleh Canadian Internasional Development Agency atau CIDA.

Tujuannya untuk mendukung rehabilitasi pasca tsunami dan rekontruksi di Aceh. Dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk membangun perdamaian dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.

Pasca tsunami 2004 silam, korban nyawa berjatuhan. Roda pemerintahan Aceh dan ekonomi masyarakat lumpuh dari aktifitasnya. banyak orang kehilangan harta benda dan mata pencahariannya.

Bantuan dari pemerintah dalam bentuk “jatah hidup” adalah ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain itu, Calgap melalui Community Support Fasility (CSF) bekerja sama dengan pemerintahan kota Banda Aceh turut membantu menata kembali perekonomian masyarakat dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM pasca tsunami 2004 silam.

Awal tahun itu, Januari 2008 silam, AKA Home Industry adalah Unit kegiatan rumah tangga yang mendapat angin segar dari program Calgap. Sebelumnya, UKM ini sempat mati suri dari aktifitas produksinya. Kekurangan modal mengakibatkan unit usaha ini jatuh bangun untuk mengembangkan usahanya.

Usaha industri rumah tangga ini, awalnya di kelola oleh Halimah bersama anak-anaknya untuk membantu penghidupan ekonomi kelurganya.

Tapi kini, sepuluh anggota aktif sudah berlabuh di dermaga AKA Home Industry. Kesemua anggotanya adalah kaum perempuan yang bermukim di Dusun Melati Ie Masen Ulee Kareng, Banda Aceh.

Halimah adalah sosok perempuan yang berperan penting lahirnya AKA Home Industry. UKM ini berdiri pada 2002 silam. Dendeng jantung pisang dan saos belimbing adalah dua andalan komuniti produksinya.

Awalnya, anggota kelompok ini merasa pesimis akan gagasan Halimah tentang industri dendeng jantung pisang dan saos belimbing. Karena produksi ini asing bagi kalangan masyarakat. Dia berusaha menyakinkan bahwa kedua produksi itu memiliki mutu di pasaran nantinya.

Dia rajin mempromosikan produknya dengan cara mengikuti acara pameran produk hasil Usaha Kecil dan Menengah atau UKM di tingkat daerah dan nasional. Ternyata, jantung pisang dan saos belimbing menjadi unggulan dalam acara itu.

Tapi, kini berkat kerja keras Halimah. Ia telah mampu menciptakan lapangan kerja bersama bagi kaum perempuan dalam membantu perekonomian di dusunnya itu.

“Alhamdulillah dengan usaha ini, kami memiliki kelompok usaha sendiri. Dan ini sangat membantu perekonomian keluarga,” tutur Cacakee Rinunatee Yunsa. Dia adalah anggota AKA Home Industry.

“tuk..tuk..tuk..,” batu itu saling bertumbukan dengan tongkat dari kayu. Tangannya tak kuasa menahan paksaan bergerak naik turun sambil mencengkaram kuat tongkat itu. Peluh keluar di sekujur kulitnya.

Ya, sebelum mendapat bantuan dari calgap. Halimah bersama kawan-kawannya, menggunakan alat penumbuk dari batu untuk menumbuk dendang jantung pisang dan belimbing.

“dulunya, kami menumbuknya dengan alat penumbuk dari batu,” kisahnya pada aku.

Keterbatasan alat juga ikut membuat kuantitas produksinya tidak sebanding dengan permintaan konsumen.

Dengan dukungan alat yang semakin memadai, kini usahanya terus berkembang. Pemasaran pun kini telah merambah pasaran lokal dan internasional.

“Kami mencoba mempromosikan ke negara tetangga, dengan memamfaatkan kehadiran lembaga asing di Aceh,” ungkap Halimah.

Halimah juga berkeinginan untuk menjadi trainer bagi masyarakat Aceh, khususnya kaum perempuan. Dengan ini nantinya mereka bisa membantu menutupi kebutuhan keluarganya masing-masing.

“Saya ingin orang Aceh berkembang di bidang pemberdayaan ekonominya” harapnya dengan semangat.

Aku dan Butut Si Rini

2009-02-11T19:15:00.000-08:00

Sore itu, sabtu, 8 oktober 2008, ratapan sepeda motor butut itu menyapa aku. Sepeda motor itu rasanya ingin menjerit meratapi nasibnya. Tak ada perawatan baginya. Sesekali ratapannya terdenger nyaring.

“ktuk…ktuk…ktuk…,” suara ratapan sepeda motor itu menyapa aku. Spad boot belakangnya bergetar kencang menahan beban. Dari belakang Spad boot itu bagaikan ekor bebek di timpa beban yang maha berat.

Ya, sepeda motor butut itu dikenderai oleh wanita muda dengan postur tubuh bongsor. Sesekali senyumnya mendarat kearah aku. Tak luput kacamata minusnya menyorotku dengan tajam.

Zulfarini nama sejatinya. Dia wanita kelahiran Banda Aceh pada 18 Juni 1987 silam. anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Zulfikar, dengan Suwarni.

Masa kecilnya dihabiskan di kampung kelahirannya. Sedari kecil dia telah dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mandiri dan menghargai waktu. Agenda kegiatan sehari-hari telah ia catat di dalam buku hariannya. Dari waktu belajar sampai bermain.

berbeda dengan penampilan anak perempuan lainnya. Nyaman dengan gaun mekar bak putri raja, rambut berponi kuda bertemankan boneka-boneka barby. Hal itu jauh dari masa kecil Zulfarini. Anak perempuan tomboy menjadi identitasnya waktu kecil.

“Aku dulunya waktu kecil tomboy lho,” ungkap dia dengan gelak tawa penuh kebanggaan.

Namun, perempuan kecil itu, dia yang hadir di depan saya di hari tersebut berpenampilan modis ibarat sang putri raja, suatu hari di bulan Oktober 2008. Dua puluh satu tahun usianya kini.

Dia juga terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI di Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.
Awalnya, batinnya meronta mendengar Ia lulus di Fakultas Dakwah. Harapan untuk menjadi pakar hukum, kandas telak di tangan fakultas dakwah.

“Welkom the Dakwah Faculty”. Kaku darah dan ngilu dia mendenger Fakultas dakwah akan jadi bagian dari hidupnya.

“aku akan jadi daiyah, tidak…!!,” meratapi nasibnya ketika itu, bagai di sambar petir melihat ketidak lulusannya di Universitas Syiah Kuala atau UNSYIAH. menjadi pakar hukum kelaknya pupus sudah.

“Gosong sudah harapan aku,” ratapnya kembali dengan penuh pasrah.
Gusar, takut, asing, bercampur gundah menjadi malaikat maut yang sewaktu-waktu akan menyapanya dengan kasar.

Pada pertengahan bulan Juni 2005, namanya telah tersenyum lebar di bagian akademik Fakultas Dakwah. Namun berbeda dengan Zurfarini, mukanya murung melihat namanya melekat kuat di absensi. Dia masih mengambang dalam mimpi tak bertuan.
Hari, bulan dan tahun terasa berjalan lamban. Tapi itu mengajari dia untuk beradaptasi dengan bumi baru dalam hidupnya.

Memasuki semester kedua. Dia telah menerima kenyataan. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI telah menjadi bagian dari hidupnya.
“Ternyata, teman-teman aku luar biasa di KPI. Mereka memberi arti makna persahabatn,” ceritanya dengan terharu.

Teman-temannya menilai sosok Zulfarini adalah orang yang berperangai baik hati, walaupun sesekali dia membuat lawan bicaranya kesal.

“Baik kali dia itu, sampai-sampai aku pingin tonjokin dia. Badannya yang lebar itu membuat aku jadi gak kuasa tonjokin dia,” ucap Nur khalis sambil gigit gigi.

Kini ada sebuah makna kehidupan bagi Zurfarini yang menjadikannya tegar dalam kehidupan. “apa yang kita pikirkan itulah kita. Bila kita berpikir kita akan berhasil, maka kita akan berhasil,” katanya dengan puitis.

Alam, Guruku

2009-02-02T01:27:00.000-08:00

Siang hari itu, selasa 7 April 2008 riak air laut terasa membisingi suasana kesunyian. Puinging-puing bekas hempasan stunami 2004 silam meninggalkan tanah kosong sepanjang perjalanan aku.

Jalan itu hanya bisa dilalui dua mobil. Hamparan pasir pantai dan pergunungan menghimpit kedua sisi jalan itu.Ujoeng Pancu tujuan aku. Desa ini berada 15 kilo meter dari kota Banda Aceh.

Kehidupan nelayan sangat terasa dalam masyarakat desanya. Beberapa orang anak kecil sedang menjala ikan sambil bermain ria dengan air.

”Pusat Pendidikan lingkungan Ujoeng Pancu” tulisan pada plang atau papan nama itu. Balai bersekat triplek menjadi kantor dan balai-balai kecil dijadikan tempat belajar mengajar, dengan beratapkan daun rumbia.

Ya, inilah sekolah alam yang berada di antara pesisir dan pergunungan ujung pancu. Langkah anak-anak usia sekolah dengan girangnya memasuki sekolah ini. Seragam sekolah tidak melekat pada tubuh mereka sandal jepit dan sebuah buku tulis menjadi atribut siswa alam Ujoeng Pancu.

”Tanyoe beulajar di bineuh laot mantong (kita belajar di bibir pantai saja),” tawar Bustami

”Sabe belajar di alam,” rengek Muhammad Putra

Muhammada Putra tersenyum simpul ketika kamera saya arahkan padanya. Umurnya sekitar 10 tahun, kadang kala tanganya memungut sampah yang berserakan dibibir pantai. Ia siswa yayasan lamjabat pusat pendidikan lingkungan Ujoeng Pancu.

Pada siang itu, hanya tiga orang siswa yang mengikuti materi kelautan dan pelestarian hewan laut, Muhammad Putra salah satunya. Bustami, guru instruktur materi kelautan. Baju dinas tidak melekat di tubuhnya layaknya guru pengajar di pendididikan formal. Penampilannya sederhana, tas ranselnya menemani dia tiap menyampaikan materi.

”Peumantong yang udep di laot (apa saja penghuni laut itu)? Tanya bustami, sambil menunjuk arah pantai.

”Ungkot, kura-kura, penyu lagi (ikan, terumbu karang lagi) ,” jawab Muhammad Putra

”Kura-kura nggon penyu mantong saboh nek (kura-kura dengan penyu masih satu nenek),” sambung Bustami pada anak didiknya dengan menghumor.

Alam sebagai tempat belajar dan bermain, menjadi metode pembelajaran yang diterapkan Bustami. Agar siswanya bisa terbuka untuk bercerita tentang alam yang mereka amati. Hamparan pasir menjadi tempat mereka belajar dan mengajar. Akar-akar pohon menjadi tempat duduk mereka.

Di sekolah alam ini, siswa mendapatkan materi tentang pendidikan lingkungan alam yang meliputi pelestarian hutan, hewan, Laut, kesehatan lingkungan dan kreatifitas daur ulang hasil alam. Materi tentang lingkunganlah yang membedakan sekolah informal ini dengan sekolah lainnya. Namun materi yang diajarkan di sekolah forma tetap disampaikan.

Sebelum hadir sekolah alam ini, kerusakan lingkungan dari memburu kehidupan hewan di hutan dan kehidupan ikan di laut dengan menggunakan bom yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang di dasar laut.

”Tanyoe ta drop ungkot ngon bom jeut (kita mengkap ikan dengan menggunakan bom bisa? Tanya Bustami.

”Hanjeut, anteuk ungkot mate mandum, kareung lom reuleh (tidak boleh, nanti anak ikannya mati semua, terumbu karang lagi hancur),” jawab Muhammad Putra

Kerusakan alam dan kurangnya rasa kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian alam menjadi alasan Yayasa Lamjabat mengadakan program pusat pendidikan alam

”Program pendidikan alam bertujuan mendidik anak-anak pentingnya alam bagi kehidupan,” ungkap Yahdi Isten’s, direktur yayasan.

Usia sekolah yang mengikuti sekolah alam ini dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Waktu belajarnya dimulai dari pukul 15.00 sampai pukul 17.00 WIB. Sekarang 200 siswa terdaftar sebagai anak didik di pusat pendidikan alam Ujung Pancu.

Untuk usia remaja atau siswa tingkat atas pendidikan alamnya lebih difokuskan pada training center mengenai alam. salah satunya obserfasi langsung ke habitat terumbu karang didasar laut pada hari Sabtu dan Minggu untuk belajar secara langsung bagaimana pelestarian terumbu karang itu.

Biaya pendidikan, sampai perlengkapan pendidikan berupa buku panduan tentang lingkungan didapatkan ditanggung oleh pihak yayasan. Oxfam menjadi donator dalam progaram sekolah pendidikan lingkungan alam Ujung Pancu. Dan pada Desember 2008 program pendidikan lingkungan alam akan berakhir

”Mencintai alam, menjaga kelestarian alam semoga dapat diimplimentasikan oleh siswa kami untuk menjadi motifator penggerak bagi teman serta keluarga mereka mencinta lingkuan sekitar,” harap Arnela Nur, selaku koordinator sekolah pendidikan lingkungan Yayasan Lamjabat

Partai Ulama

2008-09-29T01:07:00.000-07:00

Aceh Feature, 15 September 2008

“WAJAR PDA kurang populer, karena kekuatan publikasi yang tidak mendukung. Dan ini menyangkut keterbatasan dana,” kilah Tengku Ali Imran.

Jumat siang, 25 juli 2008, saya menjumpai lelaki ini di sebuah restoran di Banda Aceh. Penampilannya sama sekali tidak mirip politisi. Dengan kemeja batik coklat itu, dia lebih mirip pengusaha. Dia adalah ketua harian PDA, singkatan dari Partai Daulat Aceh. Partai yang dia pimpin lolos sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2009 di Aceh.

Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh memutuskan enam partai lokal yang akan ikut pemilu 2009 mendatang. Keenam partai itu adalah Partai Bersatu Atjeh (PBA), Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Daulat Aceh (PDA).

KIP Aceh juga telah menetapkan nomor urut partai-partai lokal tersebut. Berdasarkan qanun (peraturan daerah) tentang partai politik lokal, nomor urut partai lokal di Aceh berada di bawah nomor urut partai nasional.

PAAS memegang nomor 35, diikuti PDA di nomor 36, Partai SIRA nomor 37, PRA nomor 38, Partai Aceh nomor 39, dan PBA nomor 40.

“Empat puluh partai politik akan mengikuti pemilu di Aceh. Itu terjadi karena ada penambahan enam partai lokal,” ujar, Abdul Salam Poroh. Dia adalah ketua KIP Aceh.

Secara nasional, di kertas suara hanya tercantum 34 partai politik peserta pemilu 2009. Tetapi, keehadiran partai lokal membuat kertas suara untuk pemilu 2009 di Aceh berbeda dengan daerah lain.

PDA telah menargetkan mayoritas basis suaranya meliputi Banda Aceh, Takengon (Aceh Tengah), Bener Meriah dan Aceh Barat. Bagi partai ini, lima persen suara di parlemen sudah cukup. Koalisi dengan partai nasional belum ada. Dana kampanye PDA berasal dari iuran rutin pengurus dan simpatisan, juga berbagai sumber yang tidak mengikat.

PDA didekralasikan pada 1 Februari 2008 di Banda Aceh. Deklarasi tersebut dihadiri 125 ulama Aceh. Di antaranya Tengku Haji Hasanul Basri atau lebih dikenal di kalangan dayah dengan nama Abu Mudi Mesjid Raya, dan Tengku Haji Muhammad Nasir Wali. Mereka berdua menjabat sebagai ketua dan wakil ketua mustayar.

Struktur PDA terbagi dalam tiga dewan. Dewam nashihin dan dewan mustayar merupakan badan yang mengambil kebijakan dan keputusan. Kedua dewan ini berisi ulama-ulama Aceh. Dewan ketiga adalah dewan tanfiziyah, yaitu pelaksana dari kebijakan dewan nashihin dan dewan mustayar.

Ketua umum dewan tanfiziyah adalah Tengku Harmen Nuriqmar. Dia juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Bintang Reformasi.

“Kejayaan Aceh ada pada tangan ulama, PDA ingin membawa kejayaan Aceh tempo dulu melalui tangan ulama,” kata Tengku Harmen Nuriqmar.

Sebelum PDA terbentuk, sejumlah ulama, santri, politisi partai nasional, dan warga biasa bergabung dalam lembaga kajian masyarakat yang dinamai Forum Daulat Aceh atau FDA. Forum ini melakukan diskusi tentang Islam dan mengadakan pelatihan. Selain itu, ia juga bergerak di bidang kajian tentang partai politik nasional. Hasil kajian itu ikut mendorong FDA mengubah dirinya menjadi partai.

“Kami tidak menemukan partai politik berazaskan Islam Mahzab Syafi’i serta menempatkan ulama sebagai remote control dalam mengambil keputusan dan UU PA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) menjadi inspirator kami untuk mendirikan PDA,” kata Tengku Ali Imran.

Ada pula yang bergabung dengan PDA, karena kecewa terhadap sikap pemerintah yang menganggap enteng lulusan dayah. Tengku Khaidir Rizal, salah seorang pengurus PDA, termasuk orang yang mengemukakan alasan ini. Dia guru mengaji. Dulu dia antipolitik.

“Tapi dengan politiklah kita dapat membuat perubahan, khususnya dalam bidang pendidikan. Satu-satunya yang peduli akan pendidikan dayah adalah PDA, makanya saya bergabung dalam partai ini,” ujarnya.

Jumat siang, 5 September 2008, umbul-umbul dan bendera partai lokal telah berkibar di pusat keramaian dan tepi jalan di Aceh. Bendera PDA ikut menghias jalan raya Banda Aceh-Medan, di sekitar kantor sekretariat partai. Di kabupaten Pidie Jaya, saya melihat hanya lima bendera PDA berkibar. Itupun di kantor Dewan Pimpinan Daerah partai ini. Di sepanjang jalan menuju kabupaten Pidie Jaya, umbul-umbul Partai Aceh atau PA. sangat dominan. Partai ini didirikan pada politisi dan gerilyawan mantan Gerakan Aceh Merdeka.

“Publikasi menyangkut dengan PDA mesti ada persetujuan dari dewan mustayar atau pemimpin pusat, dan mungkin kita punya trik tersendiri untuk memajukan partai PDA kepada masyarakat Aceh nantinya,” kata Muhammad Rizal Bin Muhammad Diah. Dia adalah ketua dewan perwakilan sagoe Meureudu. Sagoe setingkat dengan kecamatan.

Fauzi Muhammad Daud, salah seorang warga Pidie Jaya yang saya temui mengatakan bahwa sosialisasi tentang PDA juga kurang di media massa. Selain itu, “Figur PDA terasa ditelan bumi oleh kepopuleran figur partai lokal lainnya,” ujar salah seorang pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia cabang Pidie Jaya ini

Ada yang menganggap keterlibatan ulama akan membuat partai lebih bersih dari korupsi dan mementingkan umat. Tapi ada juga yang pesimistis.

“Asai kameupertei pasti peurlee jabatan, ulama jinoe haba jeut ta deungo, tapi buet hana teuntee lom (kalau sudah berpartai pasti mau jabatan, ulama sekarang nasehatnya bisa kita denger, tapi prilakunya belum tentu seperti itu),” kata Nurhayati pada saya. Dia seorang guru sekolah dasar di Meureudu.

Partai Gabthat

2008-05-23T18:25:00.000-07:00

pantau, 22 Mei 2008

KALIMAT “Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasullallah (aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah)” itu tercetak dalam bentuk kaligrafi di stiker yang ditempel di tembok rumah. Selain itu, ada stiker lain yang bertuliskan “PEUREUTE GABTHAT”.

Rumah ini memang kantor sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gabthat. Letaknya di daerah Lamseupeung, Krueng Aceh, Banda Aceh. Gabthat kependekan dari Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa.

Sabtu siang itu, 3 Mei 2008, sejumlah orang berkumpul di ruang tamu yang terasa sesak. Bendera partai dipajang di situ. Teungku Ahmad Tajuddin duduk di kursi di hadapan mereka dan kelihatan serius membahas soal-soal organisasi.

“Pak, lon wartawan. Reuncana jih wawancara Bapak siat teuntang Peureute Gabthat (Pak, saya wartawan. Rencananya mau wawancara Bapak tentang Partai Gabthat,” kata saya kepadanya.

“Dek, neuhei Abi mantong keu Teungku (Dik, panggil Abi saja kepada Teungku),” pinta Teungku Abdul Samat pada saya. Dia adalah Panglima Garda Partai Gabthat, organisasi pemuda partai tersebut.

Abi Lampisang. Itulah panggilan yang populer bagi Teungku Ahmad Tajuddin. Lampisang tak lain dari nama desa di Seulimum, Aceh Besar. Dia lahir pada 15 September 1962 di desa itu. Ayahnya, Teungku Abdullah, pemimpin dayah atau pesantren Lampisang. Setelah sang ayah meninggal dunia, dia menggantikan ayahnya memimpin dayah Lampisang.

Pada 1998, pasca pemerintahan Soeharto dan pencabutan status Daerah Operasi Militer atau DOM di Aceh, dia menggelar dakwah akbar yang dihadiri ribuan jamah di dayahnya.

Tak ayal lagi, dakwahnya dianggap pemerintah Jakarta sebagai doktrin-doktrin Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dia pun jadi incaran militer Indonesia.

“Watee nyan dakwah lon isi jih teuntang peumbinaan akhlakulkarimah (akhlak yang baik) keupada masyarakat (Waktu itu dakwah saya isinya tentang pembinaan akhlakulkarimah kepada masyarakat,” tuturnya.

Dia sempat tinggal berpindah-pindah, karena merasa keselamatannya terancam. Akibatnya, dayah Lampisang sempat terbengkalai.

Perjanjian damai antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, telah membuka lembaran baru bagi Aceh, termasuk bagi lelaki ini. Perjanjian tadi melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 atau populer disebut UU PA. Undang-undang itu menyebutkan bahwa orang Aceh diberi keleluasaan dalam berserikat dengan membentuk partai lokal.

Dia dan beberapa kawannya, seperti Teungku Azhari, Teungku Hamdani Lampisang, dan Teungku Muhammad Samalanga, memanfaatkan peluang ini. Mereka sepakat mendirikan partai yang kemudian dinamai Partai Gabthat. Dalam bahasa Indonesia, “gabthat” berarti “kokoh“ atau “kuat sekali”.

Gabthat jadi partai lokal kedua yang dideklarasikan di Aceh. Sebelumnya, pada 2 Maret 2006, Partai Rakyat Aceh atau PRA yang dikomandani para aktivis muda jadi partai lokal pertama yang mendeklarasikan keberadaannya.

Sebenarnya Gabthah sudah berdiri pada 4 Desember 2005, tapi belum berbentuk partai, masih berstatus yayasan pendidikan.

Pada 21 Maret 2007, deklarasi Gabthat sebagai partai dilaksanakan di makam Sultan Iskandar Muda. Mereka yang hadir saat itu kebanyakan anggota Himpunan Ulama Dayah (HUDA), mantan GAM, anggota Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA), dan utusan dayah. Makam Iskandar Muda dianggap menjadi simbol kejayaan Aceh.

“Kamoe ingin meuba Aceh seuperti jameun Sultan Iskandar Muda (Kami ingin membawa Aceh seperti zaman Sultan Iskandar Muda),” katanya.

Partai Gabthat dalam strukturnya juga berpedoman pada struktur pemerintahan Aceh tempo dulu. Imeum Chik merupakan sebutan bagi pemimpin tertinggi partai ini.

Orang Aceh mengibaratkan pemerintahan Sultan Iskandar Muda dalam sebuah hadis maja atau peribahasa Aceh.

Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala
Qanun bak Putroe Phang, Reusan bak Lakseumana

Pou Teumeureuhom sebagai pemegang kekuasaan. Syiah Kuala sebagai pemegang hukum syariat atau agama, yang mewakili ulama.

Qanun adalah perundang-undangan yang berdasarkan hukum agama. Reusam melambangkan tatanan protokoler atau adat-istiadat. Semua unsur ini mengacu ke satu asas, yaitu ”agama ngon adat, lagei zat ngon sifeut (agama dan adat, seperti zat dengan sifat)”.

Partai Gabthat memiliki lima asas, yaitu bertuhan dengan Allah SWT, bernabi dengan Nabi Muhammad SAW, berpedoman dengan Alquran dan hadist, berakidah dengan ahlus sunnah waljamaah dan bermahzhab Syafi’i.

Ahlus sunnah waljamaah adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabatnya radhiyallahu ‘anhum.

“Peureute Gabthat, peureuteu ulama dan peureuteu Islam (Partai Gabthat adalah partai ulama dan partai Islam),” ujar Teungku Abdul Samat, sambil mengisap rokoknya.

SELASA malam, 6 Mei 2008. Teungku. Azhari duduk di sebuah warung kopi yang baru diperbaiki. Sesekali tangannya sibuk memencet tombol telepon seluler miliknya. Dia kelahiran Meureudu, kabupaten Pidie Jaya. Pada 12 Desember nanti dia akan berusia 37 tahun.

Dia menjabat wakil ketua Dewan Syura Partai Gabthat. Dewan ini mengatur kebijakan partai.

Pembawaannya tenang. Tidak mirip politisi yang penuh muslihat. Sebelum aktif di Gabthat, dia tak pernah terlibat di partai politik.

“Peu nyan neuk tanyong bak lon (Apa yang mau ditanyakan pada saya),” katanya.

Saya bertanya tentang banyaknya mantan GAM di Gabthat dan mengapa mereka tak bergabung dengan Partai GAM saja (GAM = Gerakan Aceh Mandiri. Kelak Partai GAM bertukar nama lagi, menjadi Partai Aceh).

“Tidak seide, mungkin itu permasalahannya. Bukankah perbedaan pendapat itu rahmat?” katanya.

"Meski secara stempel (kelembagaan) Partai Gabthat memang bukan partainya Gerakan Aceh Mandiri, tapi tokoh-tokoh yang sekarang di Gabthat itu adalah orang-orang perjuangan juga alias Gerakan Aceh Merdeka. Setelah perjanjian damai yang namanya Gerakan Aceh Merdeka telah dibubarkan. Ini kan kita lagi pada masa transisi dari perjuangan (di masa) konflik ke perjuangan politik. Lihat itu. Bukan pada personal dalam Partai Gabthat,” jelasnya.

Sekarang Gabthat punya cabang di 15 kabupaten dan kota, dan di 93 kecamatan yang tersebar di seluruh Aceh.

Menurut sang pemimpin, Teungku Ahmad, Gabthat akan bermain di tingkat lokal dan belum memikirkan kolaborasi dengan partai nasional.

“Untuk pusat (nasional) koh taloe hidong (potong tali hidung), artinya belum bisa menceritakan hal itu,” katanya di lain kesempatan kepada saya.

Keberadaan Partai Gabthat di kalangan anak muda Aceh juga belum populer. Setidaknya hal itu yang diungkapkan Fakhrulrazi, seorang pemuda yang saya jumpai di sebuah warung nasi di tepi jalan Neusu, Banda Aceh. Dia tak tahu apa-apa soal Gabthat.

“Nyan lon teupeu, peureute GAM ngon PRA (Yang saya ketahui, partai GAM dengan PRA),” jawabnya, sambil menikmati makan malamnya.

Kini proses verifikasi Gabthat oleh kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh memasuki tahap akhir, yakni peninjauan akan keberadaan partai Gabthat di setiap kabupaten atau kota di Aceh. Bila lulus, maka partai ini berhak memeriahkan pemilihan umum legislatif di Aceh tahun depan.

PARA

2008-04-03T02:41:00.000-07:00

pantau, 29 maret 2008

SIANG Senin itu, 17 Maret 2008, saya sempat beberapa kali mondar-mandir dengan sepeda motor di jalan Sri Ratu Safiatuddin, Peunayong, Banda Aceh. Mata saya mengamati tiap plang atau papan nama di sepanjang sisi jalan.

”PARA”, hanya huruf-huruf itu yang terpampang di penunjuk arah. Sekitar 20 meter dari situ, berjajar rumah-rumah toko atau ruko.

Ruko tersebut berlantai dua. Di ruang muka, di lantai bawah, hanya ada seperangkat meja dan kursi tamu. Tak terlihat lemari atau brankas dalam ruangan, seperti layaknya sebuah kantor. Ketika saya mengucap salam, terdengar balasan dari lantai atas.
Suasana kantor cukup terasa di lantai ini. Kliping-kliping suratkabar lokal dan nasional ditempel di papan informasi. Di papan yang sama juga ditempel sehelai kertas yang berisi bait-bait mirip puisi, yang ternyata mars PARA atau Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan.

Perempuan bukan sekedar pelengkap
Tapi ia juga pejuang
Perempuan bukan hanya sekedar nama
Ia harus ikut menentukan kejayaan
Negaranya

Jangan abaikan suara perempuan
Dalam percaturan politik bangsa
Perempuan itu tiang negara
Beri kesempatan yang sama

Nurjannah menyambut kedatangan saya. Penampilannya sederhana, umurnya sekitar 40-an. Logat Acehnya kental ketika bicara bahasa Indonesia. Ia sekrertaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat PARA. Ia mantan Kepala Pemberdayaan Perempuan di pemerintahan kabupaten Pidie. Nurjannah tertarik bergabung dengan PARA, karena menyaksikan bahwa kaum perempuan masih terpinggirkan di dunia politik.

”Keterlibatan perempuan dalam politik sangat minim dibandingkan dengan kaum laki-laki. Karena itu pengurus PARA, 70 persen didominasi kaum hawa dan 30 persen kaum adam,” tuturnya.

Zulhafah Luthfi, Ketua Umum PARA, yang saya tunggu sedari tadi akhirnya muncul. Kerudung warna mirabella atau merah jambu pekat menutupi kepalanya, membingkai wajah bulatnya. Zulhafah kelahiran Lhokseumawe, hampir 57 tahun silam. Ia memiliki tiga anak; satu laki-laki, dua perempuan. Sebagaimana suaminya, Luthfi Helmi, ia juga seorang dokter.

Menurut Zulhafah, PARA peduli terhadap masalah dalam keluarga, pendidikan, trauma psikologi pascakonflik serta pascatsunami, dan pelestarian budaya Aceh.

’’PARA bukan hanya memikirkan permasalahan perempuan, tapi permasalahan yang dihadapi keseluruhan masyarakat Aceh,” ujarnya.

Sekarang PARA punya cabang di 14 kabupaten dan kota, dan di 57 kecamatan yang tersebar di seluruh Aceh.

Kini proses verifikasi PARA oleh kantor wilayah departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh memasuki tahap akhir, yakni peninjauan akan keberadaan PARA di setiap kabupaten atau kota di Aceh. Bila lulus, maka PARA berhak memeriahkan pemilihan umum legislatif di Aceh tahun depan.

Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Agustus 2005 lalu telah melahirkan Undang Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 atau populer disebut UU PA. Pasal sebelas undang-undang ini menjelaskan bahwa masyarakat Aceh diberi keleluasan dalam berserikat dengan membentuk partai lokal. Aceh pun jadi provinsi pertama yang diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk mendirikan partai lokal.

PARA lahir dari legitimasi tersebut dan mengusung empat misi. Misi itu meliputi pemberdayaan perempuan di segala bidang, pendidikan politik untuk perempuan, penyadaran dan advokasi terhadap hak-hak politik perempuan, dan mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga terendah maupun tertinggi dalam posisi penentu serta pengambil keputusan.

Partai ini dideklarasikan pada 20 Mei 2007, setelah para pendirinya sepakat menunjuk Zulhafah Luthfi sebagai ketua umum.

Oh, ya, dengan partai nasional mana PARA akan bersanding untuk memperoleh kursi di parlemen pusat nanti?

”Sejauh ini belum ada, PARA hanya ingin menyampaikan aspirasi perempuan, khususnya perempuan Aceh. PARA tidak menginginkan jabatan,” kata Zulhafah.

Namun, Agus Miati Khatijah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah PARA Aceh Besar, punya jawaban yang lebih tegas lagi tentang partai nasional.

”Saya sudah kapok membantu partai-partai nasional dulunya. Mereka sudah memiliki kekuasaan. Cita-cita atau janji yang disampaikan kandas begitu saja,” katanya, dalam sebuah wawancara dengan saya.

Namun, belum banyak perempuan Aceh yang mengetahui keberadaan PARA.

”PARA, peu partai nyan (partai apa itu)? tanya Fatmayani, seorang warga Meureudu, Pidie Jaya.

”Nyoe kana partai perempuan, tapileh partai perempuan mantong (kalau sudah ada partai perempuan, milih partai perempuan saja),” lanjutnya, tersenyum.

Di sebuah warung kopi yang berada di pinggir jalan Dayah U Paneuk, Meureudu, ramai anak muda minum kopi sambil membaca koran. Zainuddin Umar Yusuf, termasuk di antara mereka itu. Ia sibuk menyimak lembaran-lembaran koran yang berserak di atas meja. Perawakannya kecil. Puntung rokoknya yang hampir jatuh tak disadarinya, karena terlalu asyik membaca.

”Get that nyan meunyoe kana partai perempuan, tinggai geutanyoe ureung agam ta peudong partai ureng agam (Bagus kali kalau sudah berdiri partai perempuan, tinggal kita kaum laki mendirikan partai lelaki),” ujarnya, tertawa.

Dokter Musally

2008-03-21T04:25:00.000-07:00

pantau, 14 Maret 2008

HARI itu, Kamis 10 Mei 2001 pukul 16.15. Sebuah bom meledak di Asrama Yayasan Kesejahteraan Iskandar Muda, di Jalan Tangkuban Perahu Nomor 1, Manggarai, Jakarta Selatan. Gelegar suaranya terdengar hingga radius dua kilometer. Ledakan itu meluluhlantakkan isi asrama dan bangunan di sekitarnya serta sebuah mobil sedan warna biru metalik bernomor polisi B-1610-V.

Warga di dalam dan luar asrama panik. Beberapa orang penghuni asrama menjadi korban. Belly, Du, dan Cekwi serta Abu sang perakit bom meregang nyawa. Asrama itu pangkalan para aktivis mahasiswa. Teuku Musally, juga salah satu korban. Ia tertimbun puing-puing bangunan.

Tim Gegana Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penelusuran di Tempat Kejadian Perkara atau TKP. Dari penelusuran itu polisi menemukan dua bom aktif yang belum meledak. Di hari berikutnya, 11 Mei 2001, tim Gegana menemukan 300 bom molotov persis di belakang asrama tersebut.

Tak lama setelah itu kepolisian menerbitkan hasil penyelidikan mereka. Kepala Polisi Daerah Metro Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) Inspektur Jenderal Sofyan Yakub menyatakan bahwa aktivis Aceh terlibat dalam kasus ledakan itu. Salah satunya, Musally.

Bagi Musally, hari ini seolah akhir dari kesempatannya menghirup udara kebebasan. Polisi membawanya ke tahanan. Dugaan polisi, dia adalah anggota komplotan perakit bom. Bukan cuma itu, komplotan ini dianggap termasuk jaringan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melakukan teror di Jakarta.

Buntutnya, Musally dijerat pasal 106 sampai dengan pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang makar.

Namun, lelaki itu ternyata masih diberi kesempatan melanjutkan hidupnya sampai hari ini. Dia yang hadir di hadapan saya di hari tersebut berpenampilan sederhana, suatu hari di bulan Februari 2008.

Teuku yang menjadi nama depannya menandakan bahwa ia masih keturunan bangsawan di Aceh. Orang Aceh lebih mengenal kata “bangsawan” dengan sebutan ”ulee balang”, artinya orang yang dipercayakan raja untuk memimpin sebuah wilayah di masa dulu.

Musally kelahiran Meureudu, Pidie Jaya, 22 November 1965 silam. Dia anak sulung dari enam bersaudara pasangan Teuku Gadeng dengan Cut Meurah.

Masa kecilnya dihabiskan di kampung kelahirannya. Sedari kecil dia telah dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mandiri dan menghargai waktu. Agenda kegiatan sehari-hari telah ia catat di dalam buku hariannya. Dari waktu belajar sampai bermain. Biasanya dia menghabiskan waktu bermain di tepi pantai. Rumahnya terletak di pesisir.

Tahun 1984, Musally resmi menyandang status mahasiswa Diploma III Ekonomi, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Tahun 1986, untuk yang kedua kalinya dia kembali mengikuti ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan lulus seleksi di Fakultas Kedokteran. Kesibukan perkuliahan kini dia jalani di dua fakultas yang berbeda. Di tahun 1987 dia menyelesaikan Diploman III di Fakultas Ekonomi.

Di bangku kuliah, pemikirannya sudah mulai kritis. Dinamika politik Aceh dan nasional terus dia ikuti. Konflik yang berkepanjangan membuatnya tidak ingin berpangku tangan di bangku kuliah. Dia mulai mempelajari aktivitas GAM, nama yang tidak asing lagi di telinga Musally. Karena sebagian keluarga dekatnya aktif dalam gerakan ini.

Setelah salah satu keluarga dekatnya tertangkap, yakni Ayah Rahman atau lebih akrab dipanggil Ampon Raman Cot Makasoe, Musally makin bersimpati pada GAM. Cot Makasoe adalah nama desa yang berada di kecamatan Trieng Gadeng, kabupaten Pidie Jaya.

“Saya memutuskan bergabung dengan GAM setelah melihat perlakuan diskriminatif aparat kepada keluarga maupun masyarakat Aceh,” katanya.

Dia bergabung dengan GAM pada tahun 1986, ketika masih kuliah di Unsyiah. Walaupun sudah bergabung dengan GAM, kuliahnya tidak ditinggalkan. Dia tidak bergerilya dari hutan ke hutan seperti yang dilakukan oleh pejuang GAM lainnya.

Jalinan komunikasi dengan GAM tetap dilakukannya. Tidak ada seorang pun yang curiga dengan kegiatan politiknya. Dia tak banyak bicara dan karena itu keterlibatan dengan jaringan GAM tidak diketahui orang banyak.

Ketika aktif di GAM, dia sering bergabung dengan kelompok Hasbi Abdullah, adik kandung Zaini Abdullah, Meuntroe Keusehatan (menteri kesehatan) GAM di Swedia. Hasbi Abdullah juga dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah.

Pada tahun 1990 setelah tertangkapnya Hasbi Abdullah, Musally hijrah ke Medan. Aktivitasnya juga tidak terbaca oleh pihak intelijen

Indonesia

. Dengan membawa status mahasiswa, dia bisa menerobos pos pengamanan di Aceh. Di Medan, dia melanjutkan studi akhir kedokterannya di Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) dan memperoleh gelar dokter muda di UISU.

Setelah mendapatkan gelar dokter muda, dia kembali ke Aceh dan menjadi Pegawai Negeri Sipil alias PNS di Pidie. Sampai sejauh itu, keluarga, warga, maupun militer

Indonesia

belum mengetahui keterlibatannya di GAM.

Pertengahan tahun 1990, Musally mengakhiri masa lajangnya. Dia menikahi Aminah, gadis desa Garoet, Lueng Putu Kabupaten Pidie Jaya. Perkawinanya dengan Aminah dianugerahi tiga orang anak.

PADA 31 Agustus 1998, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Wiranto mencabut status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer atau DOM. Seluruh pasukan non organik di Aceh ditarik mundur.

GAM mencuat kepermukaan setelah pencabutan DOM. Tindak kekerasan yang pernah dilakukan pasukan TNI membuat banyak orang Aceh bersimpati pada GAM.

Ibarat jamur yang tumbuh di tengah musim hujan, jumlah keanggotaan GAM pasca-DOM menjadi berlipat-lipat. Ketika Aceh berstatus DOM, GAM hanya memiliki sekitar 200 anggota yang bersembunyi di hutan-hutan. Namun pasca-DOM, jumlah anggota GAM bertambah, sekitar sepuluh ribuan.

GAM melakukan aktivitasnya secara terbuka setelah penarikan pasukan non organik TNI. Melihat kondisi yang kembali mengancam keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesi atau NKRI, pemerintah

Indonesia

pun kembali melakukan operasi militernya, dengan nama “Operasi Wibawa” pada Januari 1999 sampai Mei 1999 dan “Operasi Sadar Rencong I serta “Operasi Sadar Rencong II” dari Bulan Mei 1999 sampai Mei 2000.

Kontak senjata GAM dengan TNI kembali terjadi. Warga di desa-desa mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman. Masjid dan sekolah dijadikan titik pengungsian.

Melihat kondisi ini, perwakilan sepuluh organisasi mahasiswa Aceh pada tahun 1999 mendirikan Perhimpunan Relawan Kemanusiaan Aceh (PEMRAKA). Dan di tahun yang sama Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) juga terbentuk.

Musally bergabung dalam PEMRAKA. Dia menjadi tenaga medis di posko kesehatan pengungsian. Kegiatannya di PEMRAKA mengikuti suara hatinya untuk mengabdi kepada orang Aceh yang ditindas. PEMRAKA turut menyembunyikan keterlibatannya dengan GAM.

“Musally seorang aktivis yang aktif memperjuangkan suara demokrasi. Dia sosok yang mau berbagi pengalaman hidupnya selama aktivis,” ungkap Muhammad Daud, temannya sekaligus aktivis Pelajar Islam

Indonesia

.

Pada masa “Operasi Wibawa” dan “Operasi Sadar Rencong” para aktivis juga menjadi sasaran operasi. Para aktivis dianggap juga melakukan kegiatan makar. Musally menjadi salah satu target penangkapan. Namun dia kerap lolos.

“SAYA bukan penjahat, tapi dituduh sebagai penjahat. Tuhan dan hukum telah membuktikan saya tidak bersalah,” kata Musally saat disinggung soal kasus pemenjaraannya oleh pemerintah

Indonesia

.

Dalam persidangan, dia dituduh telah menyimpan, penyalahgunaan senjata api, bahan peledak dan melakukan tindakan makar terhadap pemerintah.

“Waktu persidangan pun pihak kejaksaan berusaha mencari bukti-bukti keterlibatan saya dengan GAM,” kisahnya.

Jalannya waktu persidangan berlangsung hingga dua tahun. Dia dituntut 20 tahun penjara, lalu akhirnya turun jadi dua tahun.

“Merasa kurang puas putusan sidang, pihak kejaksaan membuat banding. Dan saya tetap memenangkan dua tahun. Merasa kurang puas juga kejaksaan melakukan kasasi (peninjauan kembali) terhadap saya selama dua tahun,” ujarnya.

Karena tidak ada yang menjamin, pada 11 Mei 2001, Musally terpaksa menginap di kamar penampungan blok A dengan pondasi jeruji besi. Tempat itu adalah Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta.

“Keras, itulah kehidupan di penjara. Makan nasi cadong (nasi dibungkus daun pisang) tiap hari lagi,” keluhnya.

Di dalam penjara, ada sebuah rumah sakit khusus para tahanan. Kepala rumah sakit dijabat oleh Dokter Ilham. Rupanya kepala rumah sakit mengetahui Musally adalah lulusan kedokteran. Dokter Ilham meminta Musally menjadi dokter jaga di rumah sakit itu. Tawaran itu diterima Musally. Hari-harinya lebih berwarna.

“Di dalam LP saya bebas berkeliaran. Bedanya, ruang geraknya dibatasi tembok. Jadi merasa diri bukan penghuni penjara. Pagi masuk dinas, malamnya kembali lagi ke blok A,” katanya.

Namun kesedihan tetap menghampirinya. Terutama menjelang lebaran. Musally teringat istri dan anak-anaknya. Saat itu Aminah, istrinya, tinggal bersama kedua orangtuanya di Pidie Jaya.

“Bapak (Musally) orangnya terlalu sosial, sampai-sampai waktu bersama keluarga terlewatkan. Tapi kasih sayang untuk anak-anaknya begitu besar,” kisah Aminah tentang suaminya.

Pada 11 Mei 2003, batas waktu kasasi yang diajukan pihak kejaksaan kepada Musally telah jatuh tempo. Belakangan, pengadilan akhirnya memutuskan Musally tidak terbukti bersalah.

Musally menganggap Ernesto “Che” Guevara, bapak revolusi Kuba, sebagai gurunya. Dia mengetahui taktik bergerilya dari buku riwayat hidup Che. Kebetulan Che juga seorang dokter.

Suatu hari dia dipindahkan ke Seunebok, Lhokseumawe, Aceh Utara demi keselamatannya.

“Dan setelah itu berangkat ke Jakarta meninggalkan istri dan anak-anak. Status saya Pegawaian Negeri non aktif,” lanjutnya.

Di Jakarta dia bergabung dengan para aktivis Aceh lainnya. Salah seorang sahabatnya adalah almarhumah Cut Nur Asikin. Perempuan ini memimpin Srikandi Aceh, sebuah lembaga swadaya masyarakat, dan menjadi juru runding GAM pada Cessation of Hostilities Agreement (CoHa) pada Desember 2002 silam. Cut Nur meninggal di penjara Lhok Nga, ketika tsunami melanda Aceh pada Desember 2004 lalu.

Kini Musally punya klinik kesehatan dan bersalin. Namanya Atjeh Medical Center. Klinik ini berada di Desa Poroh Pangwa, Trieng Gadeng, Pidie Jaya. Desa ini jaraknya satu kilometer dari dari kota kecamatan Trieng Gadeng.

Sejumlah warga mengaku amat terbantu dengan adanya klinik Musally.

“Tidak perlu jauh-jauh membeli kebutuhan obat,” ujar Basri. Dia berjualan mie Aceh di seberang klinik.

Selain mengabdi sebagai dokter, Musally masih punya harapan tinggi. Dia berharap pemerintah

Indonesia

memberikan kesempatan kepada orang Aceh untuk mengurus diri mereka sendiri.

Namun, kata dia, yang tak kalah penting baginya kini, “Saya kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, mengabdi untuk masyarakat.”

Tapol Aceh dan Kriminalitas

2008-03-07T01:17:00.000-08:00

Sumberpost/IX/Februari-Maret 2008

MOMERANDUM (tahanan politik) dan Napol (narapidana politik) Aceh yang masih mendekam di dalam of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 lalu, menyisakan inplimentasi yang belum dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satunya pembebasan Tapol penjara.

Dalam salah satu item MoU Helsinki pasal 3.1.2 tentang amnesti menyebutkan “Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman ini.”

Pemerintahan Republik Indonesia telah memberikan amnesti kepada 1.488 mantan tapol dan napol GAM yang ada di Lembaga pemasyarakatan (LP) di seluruh indonesia, serta memberikan remisi kepada 366 mantan tapol dan napol yang ada di LP di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Namun, sampai saat ini masih ada 7 Tapol dan Napol yang belum dibebaskan dari proses hukum dan mendekam di sejumlah Lembaga pemasyarakatan (LP) Sumatera dan Jawa karena dindikasi terkait tindakan kriminal.

Ketujuh Tapol dan Napol yang belum di bebaskan yakni, Tgk. Ismuhadi Jafar, tahanan seumur hidup di LP kelas I Cipinang Jakarta, Irwan Bin Ilyas, di vonis seumur hidup di LP kelas II Cipinang Jakarta, Ibrahim Hasan, vonis seumur hidup di LP kelas II Cipinang Jakarta, Dinam Subardinan, di vonis 15 tahun di LP Sukamiskin Bandung, Hamdani alias Dek Gam di vonis 9 tahun di LP Tanjung Gusta Medan, Zul Ramli di vonis 9 tahun di LP Tanjung Gusta Medan.

Sementara Saifan Nurdin, di vonis 11 tahun di LP kelas I Cipinang Jakarta, Iwan Setiawan alias Husen, di vonis 13 tahun di LP Pasuruan Semarang, M. Udin, di vonis 11 tahun di LP Pasuruan Semarang, Muhammad Nur, di vonis 12 tahun di LP Sukamiskin Bandung, serta Mahyeddin M. Adam di vonis 17 tahun di LP Jantho Aceh Besar telah dibebaskan bersyarat pada awal September 2007 dengan status wajib lapor.

Kriminalitas Dan Wilayah Hukum

M. Zulhaq, M.Si yang menjabat Kepala Divisi Permasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Propinsi NAD saat di kunjungi wartawan sumberpost menjelaskan menanggapi bahwa pembebasan pertama telah dilukan pada 30 Agustus 2005, dan selanjutnya dilakukan kembali lima kali pembebasan susulan, terakhir bulan November 2006.

Masih menurut M. Zulhaq mengutip arahan Mentri Hukum dan Ham (Menkumham) Republik Indonesia Andi Mattalata bahwa, semenjak pembebasan terakhir bulan november 2006, tidak ada lagi pembasan yang menyangkut dengan tapol dan napol yang belum dibebaskan. Dalam artian kesemua tapol dan napol yang terjerat dengan kasus makar GAM telah dibebaskan..

Ketika disinggung masih ada tapol dan napol yang terlibat GAM yang belum di bebaskan setelah MoU dan semenjak pembebasan terakhir november 2006, kepala divisi permasyarakatan ini mengatakan, hingga kini masih ada tuntutan dari pihak GAM menyangkut permasalahan pembebasan, dan mengenai permasalahan ini telah di tindak lanjuti dan di proses ke Menkumham. Selain itu DPR Aceh dan LSM juga menuntut hal yang sama.

“Pemberian amnesti mengenai makar telah di atur oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 106 sampai dengan pasal 110. Sementara itu mereka (tahanan-red) terjerat diluar pasal tersebut. Pemerintah menyatakan mereka terjerat kasus kriminal dengan tindakan bersenjata di luar wilayah hukum Provinsi NAD. Tindakan makar di luar Aceh di golongkan tindakan kriminal, dan tidak mendapatkan amnesti yang berhubungan dengan kasus makar,” tegasnya.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM NAD, pelaksana perpanjangan tangan dari Menkumhan di pusat, Kanwil Hukum Dan HAM NAD menyampaikan aspirasi masyarakat ke pusat. Dan keputusan di pusat kita laksanakan menurut prosedur yang telah di tentukan (Menhukumham-red), tambah M. Zulhaq.

“Kanwil Hukum Dan HAM NAD tidak ada harapan apa-apa, kami mengikuti prosedur, kalau mereka diputuskan oleh pemerintah bebas, maka kami harus bebaskan. Dan sebenarnya mereka berada di wilayah luar hukum NAD, di Medan (Sumatra Utara) dan sebahagian Pulau Jawa. Jadi kami tidak bisa terlalu menginterpensi pembebasan tapol dan napol tersebut,” Katanya.

Tapol dan Napol sesuai dengan MoU dan keputusan Presiaden

Sekretaris komisi A DPR Aceh Drs. Bahrom M. Rasyid menilai permasalahan tapol dan napol merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Kembali kepada MoU Helsinki, 15 hari setelah perjanjian damai masalah tapol dan napol mendapat amnesti dari pemerintah,” tuturnya.

Komisi A juga menerima laporan dan surat dari masyarakat yang mengatas namakan Forum untuk Keadilan Tapol/Napol Aceh yang menyebutkan masih ada Tapol/Napol GAM yang belum dibebaskan oleh pemerintah Indonesia

“Setelah kita melakukan peninjauan langsung ke Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Sukamiskin, Cipinang, pasuruan dan Tanjung Gusta, serta berbicara langsung dengan para tahanan dan penjaga penjara mengakui mereka semua terlibat GAM, walaupun dikaitkan dengan tindakan kasus kriminal,” ungkap Bahrom M. Rasyid

Ketika dikaitkan tentang kasus kriminal baik peledakan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan kasus narkotika yang di jatuhkan bagi para tapol dan napol sehingga tidak mendapatkan remisi, Bahrom M. Rasyid mengatakan, sampai saat ini DPR Aceh belum menerima petikan-petikan keputusan pengadilan, serta sudah minta datanya kepada pihak yang berwenang mengenai keputusan pengadilan untuk dapat mempelajarinya. Apakah nantinya mereka tahanan politik atau bukan.

“Kita belum melihat fonis hukumnya, apakah betul-betul fonis menurut keadilan ataupun karena tekanan politik,” Tambahnya kembali

Sekretaris komisi A DPR Aceh ini kembali mengharapkan Pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut, dan jika benar mereka terkait kasus makar dan bukan kriminal, pemerintah diminta untuk segera membebaskan tapol/napol sesuai MoU Helsinki..

“Kita mengharapkan para tahanan agar segera dibebaskan merujuk pada MoU, dan pemerintah harus lebih bersikap transparan mengenai permasalahan tapol dan napol,” ujarnya.

KPA dan kontras

Komisi Peralihan Aceh (KPA) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh juga turut berpartisipasi menyangkut permasalahn tapol dan napol GAM.

Tgk. Ibrahim KBS yang menjabat juru bicara KPA mengatakan, Sekarang pihaknya berbicara bukan atas dasar indentik mengurus GAM, Namun kembali kepada isi perjanjian damai Aceh, dimana semua pihak berperan dalam masalah pembebasan tapol dan napol karena merupakan tanggung jawab moral kita bersama.

“Mungkin permasalahan pembe-basan tapol dan napol Aceh, ada kesilapan teknisi sehingga mereka di tuduh sebagai teroris, dikenakan pasal-pasal darurat menyangkut dengan tindakan kriminal, dan itu terlepas di luar kapasitas GAM, sementara menurut BAP (Berita Acara Pemeriksaan) mereka terkait dengan GAM,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Kontras Aceh, Asiah Uzia, Kontras tidak bisa berhenti pada putusan kriminal, karena tapol dan napol Aceh terlibat dengan GAM, ini bisa kita lihat di BAP mereka seperti yang terlihat pada BAP Tgk. Ismuhadi yang yang terlibat kasus peledakan BEJ dan di dalam disebutkan jika dia bahwa anggota GAM.

“Permasalahan tapol dan napol mesti kembali ke MoU dan mereka harus dibebaskan tanpa syarat, serta kepada semua pihak berserius menangani permasalahan ini dan termasuk CMI melalui AMM yang pernah memfasilitasi perjajanjian damai Aceh.” Harap Asiah Uzia

Pemerintah Diminta Serius

Pemerintah Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam (NAD) diminta lebih serius menangani pembebasan tapol/napol Aceh yang hingga kini masih mendekam di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Pulau Jawa dan Sumatera Utara.

“Kami harap Pemerintah Aceh serius menangani permasalahan tapol/napol Aceh yang kini mendekam dibeberapa LP di luar Aceh untuk segara di bebaskan,” ungkap salah seorang napol Aceh, Zul Ramli.

Zul Ramli yang kini mendekam di LP Tanjung Gusta, Sumatera Utara mengatakan kondisi napol Aceh di LP luar Aceh saat ini sangat menyedihkan dan selalu menjadi sasaran kekerasan ketika ada narapidana lain yang berbuat kesalahan.

“Jika hal seperti ini terus dibiarkan, maka satu persatu diantara kami akan menjadi korban kekerasan, seperti yang terjadi beberapa hari lalu di Rutan Tanjung Gusta, narapiana lain yang melakukan kesalahan dengan mencoba kabur, tapi napi asal Aceh yang disiksa habis-habisan,” ujarnya.

Menurut dia, yang kini diharapkan para napol Aceh di sejumlah LP di Luar Aceh lebih kepada pemulangan ke daerah terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan dan jalur hukum lebih lanjut.

“Pemerintah Aceh semestinya segera turun tangan memulangkan kami ke Aceh, karena selama ini kami melihat keberadaan kami mulai terabaikan,” ujarnya.

Zul Ramli menambahkan, dalam persidangan mereka tidak pernah didakwa sebagai pelaku kriminal, namun dia menyayangkan jika kini tapol/napol tersebut dituduh melakukan perbuatan kriminal.

“Dulu dalam Berita Acara Pidana (BAP), saya digugat karena melakukan perbuatan yang mengancam keutuhan negara dengan melakukan pem-berontakkan terhadap pemerintahan yang sah dan dituntut dengan undang-undang darurat, kenapa sekarang malah dianggap melakukan tindakan kriminal,” jelasnya.

Memantikan Anak Jalanan

2008-03-07T00:34:00.000-08:00

LintasNol edisi I/ 26 Sep-10 Okt/ Tahun 1/ 2007

Usaha pemerintah untuk membangun kembali sektor pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) seakan belum mencapai target memuaskan.. Hal ini seakan luput dari perhatian pemerintah. Banyaknya anak jalanan, membuktikan lemahnya perhatian lembaga pemerintahan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Sehingga mereka lebih memilih jalan hidup sendiri dengan berkeliaran di jalanan untuk menggais rezeki.

Menurut catatan Dinas Sosial Propinsi Naggroe AcehDarussalam, di tahun 2004 jumlah anak terlantar mencapai 5000 jiwa. Hal itu disebabkan berbagai faktor, antara lain kehilangan orang tua atau terpisah dengan kelurga, atau bahkan ada pula yang trauma karena kekerasan. Ribuan anak terlantar ini berada dalam situasi stres, trauma fisik dan mental. Banyak di antaranya yang tidak dapat mengikuti pendidikan di berbagai sekolah di Aceh.

Dinas Sosial yang berperan aktif mengatasi permasalahan anak terlantar dalam hal ini berupaya agar anak jalanan yang masih usia sekolah, bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan tingkat jenjang pendidikannya. “Walaupun kemampuan Dinas Sosial terbatas, namun kami berupaya semaksimal mungkin untuk mendata anak-anak jalanan. Ini sebagai upaya untuk menampung anak jalanan di perpantian dengan memberikan pelayanan kesehatan, ekonomi dan pendidikan, baik formal maupun nonfolmal,” ungkap Ilyas, wakil Dinas Sosial NAD.

Ilyas menambahkan, meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Banda Aceh pasca tsunami, diperparah dengan kondisi sosial ekonomi yang masih tertinggal di tingkat pedesaan. Sehingga mereka (anak jalanan-red) terpaksa menadahkan tangan untuk memenuhi kehidupan ekonomi.

Namun pada saat disinggung tentang masih adanya anak-anak jalanan yang tidak terdata oleh Dinas Sosial, sehingga mereka tidak mendapat sarana pendidikan yang layak dari pemerintah. Wakil Kepala Dinas Sosial berkilah, bahwa selama ini pihaknya telah melakukan razia terhadap anak jalanan untuk dipantikan. “Sebenarnya permasalahan demikian ada pada anak jalanan itu sendiri. Pihak Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Perkotaan, pernah melakukan razia terhadap anak-anak jalanan. Dengan maksud anak jalanan yang terjaring dalam razia akan dipantikan agar mendapat pendidikan yang layak. Namun mereka terkesan menghindar pada saat dilakukan razia,” tegasnya.

Dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia disebutkan, “anak jalanan dan fakir miskin dipelihara oleh Negara.” Hal ini seba-gaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat 1 tentang perlindungan anak.

Serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, pasal 9 ayat 1 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban anak. “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Dan ayat 2 “khusus bagi anak yang penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.

Untuk menjaga dan menjalankan peraturan yang telah diamanatkan sesuai dengan UUD 1945 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindunagn anak, maka Negara dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat UU ini membentuk sebuah Lembaga Negara yakni Dinas Sosial (Dinsos).

Sementara itu, Ketua penanganan masalah anak jalanan Dinas Sosial NAD, Mahdani mengemukakan, anak jalanan yang tidak mau di pantikan mereka hanya diberikan melakukan kerja sama dengan Japan International Cooperatiaon Syestems (JICS) untuk mendirikan rumah sejahtera anak jalanan,” ungkapnya.***(bantuan berupa perlengkapan sekolah. Pihak Dinas Sosial bekerjasama dengan pusat kajian perlindungan anak, yayasan anak bangsa serta International Labour Organization (ILO) telah melakukan pendataan anak-anak jalanan di seluruh Aceh, untuk memastikan apakah mereka yang menerima bantuan ini benarbenar melanjutkan sekolah apa tidak.

Mahdani menambahkan, Dinas Sosial melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah anak jalanan. “Kami telah berusaha semampu kami. Selain itu, kami juga melakukan kerja sama Japan Internasional Cooperatiaon Syestems (JICS) untuk mendirikan rumah sejahtera anak ” ungkapnya.